Masyarakat Bukit Menoreh Kulon Progo butuh air bersih

Kulon Progo (ANTARA News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai mendapat permintaan distribusi air bersih di Perbukitan Menoreh, yakni Kecamatan Kokap dan Kalibawang.

"Sejak akhir Agustus, kami mendapat lima permintaan air bersih dari masyarakat Kokap dan Kalibawang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Untung Waluyo di Kulon Progo, Rabu.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan PDAM untuk melakukan distribusi air bersih.

"Bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih silakan mengajukan permohonan kepada Pemkab Kulon Progo, tembusannya ke BPBD Kulon Progo. Kami memiliki satu armada dan empat armada milik PDAM yang siap membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih," kata Untung.

Berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kulon Progo, katanya, pada 2011 sedikitnya 50 desa atau 450 dusun yang mengalami kekeringan. Pada 2012-2013, jumlah kekeringan mengalami penurunan menjadi lima desa atau 12 dusun.

"Desa kekeringan ini sebagian besar terjadi di lima kecamatan, yakni Kalibawang, Girimulyo, Kokap, sebagian Pengasih, dan sebagian Sentolo," katanya,

Untuk meminimalisasi jumlah daerah kekeringan di Kulon Progo, kata Untung, BPBD DIY telah membangun tempat penampungan air dan pipanisasi di tiga titik, yakni Jatimulyo (Girimulyo), Gerbosari (Samigaluh), dan Sentolo pada 2012-2013.

Meski demikian, dalam pengoptimalan sumber mata air itu, seringkali juga menghadapi kendala, yakni debit air yang masih kecil hingga sumber mata air di desa tertentu yang dimanfaatkan untuk desa lain.

"Dengan adanya pipanisasi, penyaluran air ke daerah kekeringan jauh berkurang, dan daerah kekeringan juga berkurang. Kami berharap, ada bantuan dari BPBD DIY ataupun BNPB, minimal satu atau dua titik pipanisasi," katanya.

Dia mengatakan apabila setiap tahun Kabupaten Kulon Progo mendapat satu atau dua titik pipanisasi, persoalan kekeringan di wilayah itu akan cepat teratasi.

"Tapi ini hanya harapan besar kami. Hal ini tidak bisa dipaksakan, dan tergantung pada keuangan daerah dan pusat," kata dia.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Gatot Saptadi mengatakan pihaknya telah menerima surat dari BMKG dan Kemdagri yang menginformasikan bahwa ada potensi badai El Nino.

"Kalau ini terjadi berarti kekeringan akan cukup panjang. Jadi kami tunggu nanti Oktober, kalau El Nino muncul kami membutuhkan langkah-langkah yang cukup panjang untuk menghadapi kekeringan, kalau terjadi kami akan mengeluarkan siaga darurat kekeringan," kata Gatot. (STR/M029)