Penyuluh Perikanan Siap Kawal Masyarakat Ekonomi ASEAN

Jakarta, 2/9 (ANTARA) -- Dinamika masyarakat yang berlangsung cepat menjelang ASEAN Economic Community (MEA) 2015, menuntut kegiatan penyuluhan mengembangkan metode dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ke depan, Indonesia akan dihadapkan pada persaingan ekonomi yang semakin kompleks baik di tingkat regional maupun global. Masyarakat Indonesia, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil perlu ditingatkan kemampuan dan produktivitasnya agar mampu bersaing di kancah global. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan peran serta penyuluh perikanan sebagai agent of changes dan ujung tombak pembangunan ekonomi. Bukan hanya ditingkatkan dalam hal kuantitas, namun secara kualitas dipersiapkan agar menjadi penyuluh perikanan tangguh, handal dan kompeten. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Sharif, saat ini penyuluh perikanan hanya berjumlah 12.113 orang atau 15,76 persen dari total jumlah penyuluh di Indonesia yang mencapai 76.877 orang. Angka tersebut sangat kecil bila dibandingkan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 56.335 orang (73,38 persen). Padahal, Indonesia sebagai negara maritim memiliki nilai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar bila dibandingkan sektor pertanian, yakni mencapai Rp 3.000 triliun pertahun. Potensi tersebut belum dapat digarap dengan maksimal, salah satu sebab masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan. "Sehingga peran serta penyuluh perikanan yang tangguh sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat memaksimalkan potensi yang kita miliki", ungkap Sharif.

Sharif menjelaskan, peran penyuluh memiliki fungsi ekonomi sebagai penggerak perekonomian masayarakat. Tidak hanya melalui kegiatan peningkatan aspek produktivitas semata, namun juga telah memasuki area konteks konservasi dan pelestarian lingkungan. Aspek ini dinilai penting, karena peningkatan produksi harus dilakukan melalui produktivitas yang tinggi tetapi harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya. Saat ini penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan pelaku usaha sebagai mitra kerja, kata Sharif.

Sharif juga menambahkan, keberadaan penyuluh sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Keberadaaannya sebagai mediator, fasilitator dan dinamisator di kelompok pelaku utama dan usaha, merupakan garda terdepan dalam mengaktualisasikan kebijakan pemerintah menjadi kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat.

Selain itu, eksistensi penyuluh perikanan dituntut dapat memberikan daya ungkit riil terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan melalui perubahan perilaku dan pola pikir serta dorongan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan semangat self of belonging terhadap penyuluhan, diharapkan juga dapat berimplikasi pada semangat pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh Perikanan diharapkan menjadi pendamping kompeten, menjadi personal yang ahli penyuluhan dan spesialis dibidangnya. Penyuluh Perikanan dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif, dapat menguasai teknologi dan mampu menjembatani berbagai sumber informasi dengan pelaku utama atau usaha perikanan sebagai pengguna,ujar Sharif.

Persoalan penyuluh diatas didasari pada tiga alasan, yaitu semakin meningkatnya kualitas sumber daya pelaku utama/usaha perikanan. Kemudian, perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyebarluasan informasi. Peningkatan kapasitas penyuluh menjadi sebuah kebutuhan guna mengimbangi kemampuan kelompok pelaku utama yang didampingi. Penyuluh perikanan yang kompeten akan semakin menumbuhkan kepercayaan dan semangat baru bagi kelompok pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Kehadiran Penyuluh perikanan tanpa kelompok pelaku utama akan menjadi tidak berarti, sehingga pengembangan kelompok menjadi kelompok mandiri menjadi harapan kedepan. Kelompok mandiri menjadi salah satu potret keberhasilan kinerja dari penyuluh perikanan, pungkas Sharif.

Menyikapi semakin berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, KKP selama setahun terakhir telah mengembangkan Cyber Extension sebagai media komunikasi para penyuluh perikanan. Aplikasi teknologi ini menjadi alternatif penyuluhan melalui dunia cyber selain menjadi media pembelajaran bagi para penyuluh dalam meningkatkan kapasitasnya. Hadirnya aplikasi yang telah diakses 42 negara ini telah membuat komunikasi antar penyuluh maupun dengan pelaku usaha terasa lebih dekat dan berjalan menjadi lebih efektif dan efisien, tutup Sharif.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)