Pembiayaan perbankan nasional masih terbatas untuk infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Pembiayaan perbankan nasional dinilai masih terbatas dalam pembangunan infrastruktur, karena tidak ada penjaminan kredit jangka panjang, kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati.

"Perbankan masih sangat terbatas dalam membiayai infrastruktur, kredit jangka panjang masih sedikit. Tapi kalau sudah ada penjaminan tentang kepastian pembangunan infrastruktur, pasti banyak yang berminat," ujar Enny Sri Hartati saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, perencanaan dan kepastian pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk menarik pihak lain, selain pemerintah, untuk tertarik membiayai pembangunan sebuah infrastruktur.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan satu-satunya pembiayaan untuk infrastruktur, bisa utang atau dari pihak swasta, BUMN dan perbankan. Namun, pemerintah harus meyakinkan bahwa perencanaan pembangunan tersebut jelas," katanya.

Selain soal pembiayaan, tambah Enny, pembangunan infrastruktur juga kerap terkendala regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kerap mangkrak saat pembangunan tengah berjalan.

"Regulasi yang tumpang tindih sering juga ditemui saat membangun. Sehingga menjadi tidak jelas dan mangkrak. Pemerintah perlu mempertegas regulasi terkait hal ini," ujar Enny.

Enny mengatakan, pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang tepat akan selalu menguntungkan secara bisnis dan ekonomi, di mana pihak pembangun bisa memperoleh keuntungan dan berperan meningkatkan perekonomian nasional.

"Pada dasarnya kalau infrastruktur itu selalu untung. Kalau perhitungan ekonomi, bagaimana pengaruh pembangunan tersebut terhadap perekonomian. Beberapa kendala yang saling berkaitan memang masih perlu diselesaikan," kata Enny.

(S038/Z002)