Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno di Serang, Minggu, mengatakan, jalan Bojonegara layak untuk dilakukan perbaikan. Namun demikian, Pemprov Banten hanya berwenang melakukan pemeliharaan atau perawatan, karena perbaikan harus dilakukan secara total dari pemerintah pusat.
"Kebetulan, minggu depan saya sudah mengagendakan untuk bertemu Menteri PU. Pertama untuk menanyakan lahan untuk pengembangan RSUD Malimping, karena memang masih lahan milik Kementerian PU, kemudian kita bicara soal jalan Bojonegara agar kita bisa merencanakan di 2015. Makanya, semua unsur terkait kita ajak," kata Rano saat peninjauan jalan tersebut.
Selain itu, Pemprov Banten juga akan berupaya mempercepat pembangunan pelabuhan Bojonegara. Untuk itu, ia mengaku akan bertemu khusus dengan Presiden RI terpilih Joko Widodo agar dapat mengembalikan ruh Bojonegara sebagai pelabuhan yang sebelumnya telah disepakati ketika peletakan batu pertama mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.
"Dengan konsep maritim yang memang ingin Ibu Mega kembangkan, ini kayaknya jauh lebih cocok daripada Jakarta. Jakarta kan memang besar karena ada Tanjung Priuk, cuman akses jalan keluar tidak bisa. Kalau saya melihat, kalau punya perencanaan matang, ya mengembalikan ruh Bojonegara ini sebagai pelabuhan yang memang dulu pernah disepakati," kata Rano.
Sebelumnya Jokowi pernah datang ke Banten dan bertemu khusus dengannya ketika masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi menyadari bahwa provinsi penyanggah ibukota hanya ada pada Jawa Barat dan Banten.
Namun beberapa daerah terdekat seperti Depok dan Bekasi sudah terlalu padat. Sehingga dimungkinkan hanya Banten yang bisa mengurai kepadatan di sekitar Ibu Kota Jakarta tersebut.
Atas hal itu, kata Rano, pihaknya akan terus berupaya mendorong apa yang diinginkan masyarakat Bojonegara, terkait dengan perbaikan jalan serta merealisasikan pembangunan Pelabuhan Bojonegara tersebut.
"Karena dulu kan konsepnya ada Jalan tol dan sebagainya. Makanya, pelan-pelan kita mulai melalui perbaikan dulu," kata Rano.
Kalaupun tidak bisa jadi Pelabuhan, ya Provinsi harus tetap punya langkah. Pemeliharaan kan bukan cuma jalan, tetapi juga abu yang ini membahayakan bagi anak-anak kita seperti penyakit ISPA dan lainnya. Minimal, seminggu sekali harus disemprot, ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Husni Hasan mengatakan, pembangunan jalan Bojonegara sepanjang 34,8 kilometer (KM) untuk mencapai kondisi layak membutuhkan suntikan anggaran sekitar Rp1 triliun. Anggaran tersebut meliputi kebutuhan pembebasan lahan dan konstruksi dengan memperhitungkan kondisi jalan yang sempit dan beban serta jenis kendaraan yang besar.
Untuk itu, kata dia, Pemprov Banten akan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).
"Itu kan kebutuhan lahannya sekitar 43 sampai 45 hektar untuk pelebaran jalan sepanjang 34,8 kilometer, kebutuhan anggarannya itu sekitar Rp1 triliun. Itu sudah dengan pembebasan dan konstruksi, belum termasuk PJU dan penghijauan," kata Husni Hasan.
Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut memadai, apabila jalan Bojonegara ingin diperlebar hingga 14 Km dengan level 350 atau kelas A. Nantinya, jalan tersebut ditambah dengan penulangan agar lebih kokoh.
"Itu untuk level jalan 350, sudah kelas A, tambah lagi dengan penulangan. Tapi tetap, hanya bisa dilalui kendaraan dengan beban maksimal 10 ton," kata Husni.
(M045/F003)
Pewarta: Mulyana
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
