Langkah pemerintah agar penyelenggaraan haji 2014 lebih baik

Jangan sampai melanggar aturan hukum dan tidak adil

Jakarta (ANTARA News) - Hanya sekitar tiga bulan menjelang pelaksanaan haji, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadarma Ali, menteri agama saat itu, menjadi tersangka korupsi penyelengaraan haji.

Sisa waktu tiga bulan bukanlah waktu yang panjang untuk untuk mempersiapkan kegiatan yang boleh dikatakan sangat luar biasa karena menyangkut pergerakan sekitar 168.800 jamaah haji dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 155.200 jemaah haji reguler dan 13.600 jemaah haji khusus.

Walau persiapan sudah dimulai sejak lama, namun dengan peristiwa tersebut tentu membuat persiapan menjadi agak terganggu. Banyak pejabat yang berwenang ragu untuk mengambil tindakan. Namun penyelenggaraan haji tidak boleh berhenti dan harus dilakukan.

Sebenarnya penyelengaraan haji tahun 2013 tidak buruk-buruk sekali. Jika ukurannya tingkat kepuasan jamaah maka sebenarnya terjadi perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2013, tingkat kepuasan jamaah haji terhadap pelaksanaan ibadah haji meningkat menjadi 82,69 persen dibanding 2012 yang 81,32 persen.

"Survei ini dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik," kata Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam, saat pembekalan Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2014 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Oleh sebab itu, katanya, survei tersebut cukup dapat dipercaya karena dilakukan oleh pihak yang kredibel.

Dengan angka tersebut berarti pelaksanaan haji mendapat kriteria "memuaskan" dan akan menuju "sangat memuaskan".

Tingkat kepuasan jamaah haji paling tinggi diberikan kepada petugas kloter yang nilainya mencapai 85 persen, disusul pelayanan ibadah dan ketiga pelayanan petugas non kloter. Sementara tingkat kepuasan yang paling rendah adalah makanan yang ditangani oleh dua perusahaan. Hal lain yang diukur antara lain akomodasi dan transportasi.

Nur Syam mengatakan, masalah makanan memang cukup rumit karena selera makanan tiap daerah atau tiap orang berbeda-beda. Nur Syam juga mengatakan jika permasalahan akomodasi, transportasi dan katering dapat ditangani dengan baik maka penyelenggaraan haji dapat dikatakan berhasil, karena nilai tiga faktor ini lebih kecil dibanding pelayanan petugas kloter maupun non kloter.

Melihat tingkat kepuasan tahun 2013 yang membaik tersebut, tentu menjadi tantangan penyelenggara haji 2014 yang tentu masalahnya tidak tambah ringan. Intinya penyelengaraan haji tahun 2014 harus lebih baik dibanding sebelumnya.

Adil dan Transparan

Untuk itu salah satu tugas utama Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saifuddin yang dilantik pada 9 Juni 2014, adalah agar penyelenggaraan haji 2014 sukses. Ini bukan tugas ringan dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan dari waktu pemberangkatan kloter pertama pada 1 September 2014.

Tidak banyak yang bisa dilakukan Lukman Hakim karena banyak proses persiapan sudah dilaksanakan sebelum dia menjadi menteri. Namun Lukman pada Pembekalan Petugas Media Center Haji 2014, di Depok, Jawa Barat, mempunyai keinginan agar pelaksanaan haji berjalan dengan berkeadilan dan transparan.

Dalam masalah keadilan, Menag ingin agar kuota haji benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak dan bukannya pihak yang ingin naik haji dengan jalur khusus. "Yang bisa gunakan kuota hanya jemaah dan petugas," katanya. Kasus penggunaan sisa kuota haji tersebut juga merupakan salah satu yang disorot oleh KPK karena ada dugaan digunakan oleh mereka yang belum waktunya.

Tingginya animo masyarakat sementara kuota terbatas sehingga banyak calon jemaah yang harus mengantri cukup lama, hingga belasan tahun.

Jika ada kuota yang belum terpakai, mungkin karena ada jemaah yang mengundurkan diri atau meninggal, maka harus diberikan kepada jemaah lainnya sesuai dengan nomor urut, tegas Menag.

"Jangan sampai melanggar aturan hukum dan tidak adil," katanya.

Menurut catatan Kemenag, hingga masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) regular tahap keempat telah ditutup, Jumat (22/08) sore, tersisa kuota untuk 276 calon jamaah haji. Calon jamaah haji Indonesia yang sudah melunasi BPIH pada tahap pelunasan keempat berjumlah 154.924 orang yang terdiri dari 153.777 calon jamaah haji Indonesia dan 1.147 petugas haji daerah.

Menag mengatakan tentu sangat sayang jika sisa kuota tersebut tidak dimanfaatkan. Namum tentu pemanfaatannya harus melalui prosedur yang tidak menyalahi aturan.

Dalam transparansi, Menag mencontohkan kasus pemondokan haji. Ia mengatakan pada tahun ini tim pemondokan antara lain didampingi oleh pihak Itjen, BPK dan BPKP, saat melakukan negoisasi dengan pemilik pemondokan. Hal itu untuk menghilangkan rumor adanya mafia perumahan.

Kebijakan itu membuat terjadi penghematan dalam pengadaan pemondokan, di Makkah berhasil dihemat Rp100 miliar, di Madinah Rp41 miliar, sementara di Jeddah belum dihitung. Lukman Hakim mengatakan, dengan transparansi banyak efisiensi bisa dilakukan.

Lukman Hakim Syaifuddin juga menjamin tidak ada lagi bangunan tua yang digunakan untuk pondokan jamaah haji Indonesia pada musim haji 1435 H/2014 M.

"Semua sudah memenuhi syarat tasreh atau layak pakai dan 75 persen adalah hotel bintang tiga dan selebihnya dalam bentuk apartemen," Lukman Hakim.

Transportasi dan katering

Persoalan lainnya adalah mengenai transportasi. Saat ini timbul masalah baru yakni makin jauhnya jarak pemondokan dari Masjidil Haram karena renovasi Masjidil Haram membuat pondokan yang dekat dibongkar. Namun jarak terjauh tidak sampai 4 km.

Namun untuk jamaah yang tinggal jauh tersebut dibantu dengan transportasi bus shalawat yang beroperasi 24 jam sehingga untuk pergi dan kembali ke pondokan dari Masjidil Haram tidak mengalami kendala. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyediakan bus shawat sekitar 168 bus.

Lukman Hakim juga menjelaskan tentang pelayanan lainnya dalam penyelenggaraan haji, khususnya soal katering yang harus diperhatikan dari sisi kebersihan. Di Madinah selama delapan hari jamaah akan mendapat makanan bervariasi dua kali dalam sehari. Untuk menjamin kualitas makanan tersebut pihaknya telah melibatkan ahli gizi sehingga jamaah dapat terjamin dari sisi kesehatan.

Demikian juga pelayanan katering di Armina (Arafah dan Mina) selama tiga hari juga akan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kemenag berharap tim PPIH Arab Saudi sudah melakukan persiapan matang soal katering tersebut bersama perusahaan katering yang dilibatkan.

Pemasalah pemondokan, transportasi, katering dan kuota memang merupakan masalah yang disorot oleh KPK dan masyarakat.