Legislator minta pemerintah atasi antrean BBM bersubsidi

Untuk mengantisipasi kericuhan disarankan saat ada antrean panjang tersebut dilakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, misal maksimal 10 liter/kendaraan serta tidak melayani pembelian dengan jeriken dan semacamnya,"

Banjarmasin (ANTARA News) - Anggota DPR-RI Habib Nabiel Fuad Almusawa pada Jumat meminta pemerintah mengatasi antrean pembeli minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.

Selain itu, pemerintah harus mengatasi praktik penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu, ujar legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat.

Permintaan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dinyatakan dengan melihat fenomena antrean panjang pemmbeli BBM bersubsidi, sehingga rawan menimbulkan kericuhan di SPBU.

Menurut dia, kericuhan bisa terjadi bila ada warga yang emosional karena sudah mengantre lama, tetapi pas gilirannya, BBM habis, terlebih lagi kalau pelayanan SPBU terkesan kurang adil atau yang menyerobot.

Sebagai contoh selagi antrean panjang, petugas SPBU juga mengisi ke jeriken dan terkesan lebih mendahulukan karena sepertinya sudah menjadi langganan.

"Untuk mengantisipasi kericuhan disarankan saat ada antrean panjang tersebut dilakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, misal maksimal 10 liter/kendaraan serta tidak melayani pembelian dengan jeriken dan semacamnya," sarannya.

"Kalau pembeli atau pengguna BBM tersebut masih kurang, dipersilakan membeli pertamax," lanjut wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian tersebut.

Pembatasan pembelian tersebut, menurut dia, mungkin pula bisa untuk mengantisipasi penimbunan BBM bersubsidi oleh oknum pengusaha dan oknum masyarakat.

"Agar lebih tertib, akan lebih baik pula bila di beberapa lokasi yang rawan ditugaskan aparat keamanan," saran alumnus Institut Pertanian Bogor itu.

"Keberadaan aparat keamanan yang bijak dan pembangunan kesadaran masyarakat bisa membantu meredam potensi konflik, sementara Pemerintah mencari jalan keluar mengatasi kelangkaan BBM," pungkasnya.

Sementara di Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dalam beberapa hari belakangan, masyarakat mengeluhkan masalah BBM bersubsidi, selain harus mengantre panjang atau lama untuk mendapatkan, juga persediaan di SPBU cepat habis.

Oleh karenanya warga yang malas mengantre dan mau cepat membeli BBM di luar SPBU atau pedagang kaki lima dengan harga bervariasi paling murah harga premium per liter Rp7.500, dan ada yang sampai Rp10.000.
(KR-SHN/A013)