DPR sampaikan kinerja tahun 2013-2014

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan capaian kinerja DPR RI pada tiga fungsi utamanya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, selama periode persidangan 2013-2014.

"Sesuai amanah pasal 31 Tata Tertib DPR, pimpinan DPR RI berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pada satu tahun persidangan," kata Priyo Budi Santoso dalam pidatonya pada rapat paripurna ulang tahun ke-69 DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Priyo menjelaskan selama tahun persidangan 2013-2014, di bidang legislasi DPR RI bersama pemerintahan telah menyelesaikan pembahasan 22 RUU, dengan rincian 11 RUU prioritas prolegnas, tiga RUU pembentukan daerah otonomi baru, lima RUU perjanjian internasional, dan tiga RUU berkaitan dengan anggaran.

Di bidang anggaran, ujarnya DPR RI telah melaksanakan fungsi "budgeting", di antaranya telah menyelesaikan pembahasan dan menetapkan APBN 2014 menjadi UU No 23 tahun 2013 tentang APBN 2014.

DPR RI juga telah menyelesaikan dan menyetujui UU No 12 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2013 tentang APBN 2014 dan UU No 22 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2012.

"Fungsi anggaran ini merupakan salah satu wewenang DPR RI sesuai amanah pasal 23 UUD NRI tahun 1945," katanya.

Sementara itu, di bidang pengawasan, DPR RI melakukan pengawasan pada kementerian dan lembaga negara yang menjadi mita DPR RI, termasuk pengawasan melalui Tim Pengawas Century dan Tim Pengawas TKI.

Priyo berharap DPR RI terus memberikan kinerja yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, atas nama pimpinan DPR RI ia juga mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR dan para wartawan yang selama ini mengawasi kinerja DPR.

Priyo juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI, atas kerja samanya selama periode ini.

"Banyak dinamika yang telah kita lalui bersama-sama dalam memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara ini. Dirgahayu DPR/MPR ke-69," kaya Priyo.

DPR RI berdiri pada 20 Agustus 1945 dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kemudian berubah menjajdi DPR RI.