"Kami menduga kebijakan menaikkan harga BBM ini ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini," kata Nandar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat.
Nandar berpendapat bahwa efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih menyengsarakan kaum buruh, petani dan nelayan. Karena itu, KSPI menyampaikan sikap tegas menuntut kepada pemerintah menolak rencana kenaikan harga BBM.
Apalagi, kata Nandar, upah buruh masih jauh tertinggal di saat perekonomian Indonesia berhasil menembus masuk 10 besar dunia.
Nandar membandingkan upah buruh di Thailand yang saat ini mencapai Rp3,27 juta, Tiongkok Rp3,4 juta dan Filipina Rp3,74 juta. Apalagi upah buruh di Korea Selatan yang mencapai Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.
"Seharusnya pemerintah serius untuk meningkatkan upah buruh Indonesia yang jauh tertingggal akibat kebijakan upah murah selama ini," ucapnya.
Karena itu, KSPI menyatakan akan mengorganisasikan mogok nasional di seluruh kawasan industri pada Oktober-November, bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga pasokan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah kota berkurang.
Akibatnya, terjadi antrean panjang untuk membeli BBM di sejumlah kota setelah SPBU menerima pasokan dari Pertamina. Di beberapa SPBU, pasokan tersebut langsung habis hanya dalam hitungan jam.
(D018/Z002)
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
