Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, menyatakan Presiden Yudhoyono telah melakukan langkah keliru dengan membentuk jaringan baru untuk mereformasi birokrasi. "Menurut saya, langkah presiden sangat keliru dengan membangun jaringan baru yang pasti sangat tidak efektif serta efisien. Apalagi maksudnya akan mereformasi birokrasi dan untuk optimalnya kinerja birokrasi," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis, mengkritisi kebijakan presiden membentuk tim kerja baru untuk mengelola lima program dan kebijakan pemerintah. Kelima bidang dimaksud masing-masing, birokrasi, investasi, BUMN, UKM dan Hukum. Tim itu dipimpin Marsilam Simanjuntak yang langsung berada di bawah kendali presiden dan berkantor di Istana Negara. Tjahjo lalu mempertanyakan bukankah sudah ada kementerian BUMN, Meneg PAN, Koperasi dan UKM, Depkum HAM serta BKPM. "Kalau memang menteri-menterinya tidak mampu menjabarkan visi dan program presiden sebagaimana janji-janji selama masa kampanye dulu serta dinilai lamban, maka menurut saya diganti saja mereka itu," katanya. Sebab, menurut dia, membentuk jaringan baru justru semakin mengacaukan birokrasi. "Jangan malah tidak percaya pada menteri-menterinya lalu membangun birokrasi baru. Nanti tumpang tindih di lapangan dan semakin menimbulkan problema baru serta ego sektoral semakin meninggi," katanya. Tjahjo kemudian menyarankan agar presiden segera saja melakukan evaluasi terbuka terhadap kinerja menteri-menterinya, karena presiden punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Tetapi jika itu tidak dilakukan dan justru mengambil langkah yang tidak reformatif, Tjahjo kembali meragukan efektivitasnya. "Atau memang presiden ada skenario memandulkan kinerja pemerintahannya. Saya kira yang tahu hanya presiden. Tugas kami di DPR akan memfokuskan fungsi pengawasan, apakah kinerja pemerintah pro rakyat atau tidak. Atau menteri-menterinya hanya jalan di tempat. Kan kasihan rakyat nantinya," katanya. Diakuinya kinerja BKPM dan kementrian-kementrian tersebut di atas tidak optimal setelah dua tahun ini, juga ke mana arah programnya tidak jelas. (*)

Copyright © ANTARA 2006