Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia meminta kepada Kongres Amerika Serikat (AS) agar menghormati kedaulatan hukum Indonesia dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir. "Kami berterimakasih, atas perhatian dan kepedulian Kongres terhadap pengungkapan kasus Munir. Tetapi, mereka juga harus menghormati kedaulatan hukum kita," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, seusai bertemua Perdana Menteri (PM) Srilangka Ratnasiri Wickramanayake, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan pengungkapan kasus pembunuhan Munir terus dilakukan, baik oleh Kejaksaan Agung maupun kepolisian, untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Jadi, pemerintah dan aparat penegak hukum terus melakukan penyelidikan, tanpa harus ada desakan terlebih dulu dari Kongres AS. "Jangan sampai, desakan kongres AS itu menjadi motivasi kita untuk melakukan investigasi. Ada atau tidaknya desakan Kongres AS investigasi tetap dilakukan dan prosesnya tengah berjalan. AS harus menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan dan kepolisian kita," kata Juwono. Lebih lanjut Menhan mengemukakan pola dan kecepatan penyelidikan yang dilakukan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum Indonesia. "Itu penting, untuk menjaga kedaulatan hukum kita. Desakan Kongres AS itu bukan ancaman, melainkan tantangan yang harus kita tanggapi positif," ujarnya. Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang tergabung dalam Kaukus Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah Indonesia agar menuntaskan pengusutan kasus Munir. Desakan itu muncul setelah anggota kaukus bersidang di Washington, Rabu (18/10) pekan lalu. (*)
Copyright © ANTARA 2006
