Kementerian Kelautan diusulkan menjadi Kementerian Maritim

Kalau kita diembargo pun, kita akan tetap jaya"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Lembang 9 Institut Alwi Hamu kembali mengusulkan agar Kementerian Perikanan dan Kelautan diubah menjadi Kementerian Maritim dengan cakupan tugas dan wewenang yang lebih luas.

"Supaya jangkauan lebih besar dan bisa menjadi sea and coast guard (penjaga laut dan pantai)," katanya dalam Sarasehan Kebangsaan I bertajuk "Strategi Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Perairan" yang digelar Pusat Kajian Trisakti dan Lembang 9 Institut di Jakarta, Selasa.

Hadir pula dalam acara itu Dewan Penasihat Pusaka Trisakti TB Hasanudin, Dewan Pakar Andrinof Chaniago, Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno, dan Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi.

Menurut Alwi, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tidak punya hak untuk melakukan penjagaan. Ada instansi lain yang mengklaim berhak menjaga laut.

"Namun, dalam kenyataannya puluhan ribu nelayan asing masuk dan mencuri ikan di laut negeri ini. Banyak sekali, ini tidak bisa kita atasi," kata dia.

Alwi menegaskan bahwa masalah maritim Indonesia belum terorganisasi dengan baik. Padahal, 60 persen wilayah RI terdiri dari laut dengan kekayaan yang melimpah.

Ia pun menyebutkan ada 14 organisasi yang mengorganisir soal maritim. Namun, masing-masing merasa tidak perlu bekerja sama dengan yang lainnya.

Padahal, tambah Alwi, jika kekayaan maritim bisa dimanfaatkan lebih optimal maka bisa untuk menunjang kesejahteraan bangsa.

"Kalau kita diembargo pun, kita akan tetap jaya," kata Alwi.

Sementara itu Dewan Pakar Pusaka Trisakti Andrinof Chaniago menegaskan bahwa masih banyak terjadi salah kelola terhadap sumber daya alam negeri ini.

Andrinof mencontohkan, Indonesia kaya akan gas dan batubara, tetapi lebih banyak dijual ke luar negeri ketimbang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kalau diambil separuh saja produksi gas dan batubara, maka persediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik bisa berlipat ganda dari sekarang," katanya.

"Bagaimana kita mau menarik investasi asing dan nasional kalau listrik mati bergilir sehari tiga kali, kalau ada antrean minyak di tempat-tempat yang kaya minyak?" tambah Andrinof.

Sebenarnya, kata Andrinof, dalam tempo 5-10 Indonesia bisa melesat mengejar ketertinggalan jika bisa mengelola sumber daya dengan benar.