Makassar (ANTARA News) - Masyarakat kota Poso, Sulawesi Tengah, pada umumnya menginginkan TNI dan Polri tetap menjaga keamanan di daerah itu, bahkan berharap kerjasama antara TNI-Polri dan masyarakat di masa mendatang terus diperbaiki dan ditingkatkan. "Mereka meminta agar kerjasama antara pihak TNI-Polri dan masyarakat setempat lebih diperbaiki lagi ke depan ini," kata Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Arief Budi Sampurno, kepada ANTARA Makassar melalui telepon seusai melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama di Wisma Wirabuana, Poso, Rabu. Pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh agama dan masyarakat itu dipimpin Kepala BIN Syamsir Siregar dan dihadiri sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI, Mabes Polri dan pejabat teras Kantor Menko Polhukam. Pertemuan tertutup tersebut, kata Pangdam, lebih merupakan pertemuan silaturahmi dimana para pejabat mencoba menyerap aspirasi para tokoh agama untuk mencari solusi terbaik dalam memelihara situasi keamanan di daerah bekas konflik komunal itu. "Tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama di sana tetap menginginkan TNI dan Polri ada di sana dan meminta agar kerjasama Polri-TNI dan masyarakat ditingkatkan lagi di kemudian hari," ujar Pangdam. Sementara itu, Kepala BIN Syamsyir Siregar, kata Pangdam, tidak banyak berbicara karena lebih fokus untuk mendengar masukan dari masyarakat dan hasilnya akan dibahas di tingkat pusat. Usai melakukan kunjungan yang berlangsung sehari itu, Syamsyir Siregar beserta rombongan langsung terbang ke Jakarta pada Rabu (25/10) sore. Mengenai situasi keamanan di Poso, Arief Budi Sampurno menjelaskan secara umum Poso cukup aman. "Setelah melihat kondisinya secara langsung masyarakat di Poso tenang-tenang saja, tidak ada kegelisahan yang menonjol," katanya. Kalaupun ada, lanjut Pangdam, itu hanya sekelompok kecil orang-orang yang tidak puas dengan pengamanan di Poso. "Mungkin mereka tidak puas karena pengaman di sana terbilang cukup ketat, namun secara keseluruhan warga Poso masih menginginkan TNI-Polri tetap menjaga keamanan di Poso," tandasnya. Karena itu, tidak akan ada penarikan pasukan Brimob, malah sebaliknya ia menginginkan personel Brimob agar ditambah di wilayah Poso. Ia tidak menjelaskan secara rinci alasan penambahan personel Brimob di Poso, kecuali mengatakan bahwa penambahan tersebut karena sebagian besar masyarakat Poso masih menginginkan pengamanan aparat kepolisian dan TNI. Yon Zipur Pangdam sendiri menyatakan akan mengirim sebanyak satu batalyon personel Zeni Tempur ke Poso pada awal November 2006. Pengiriman pasukan Zeni itu dimaksudkan untuk membangun rumah semi permanen milik warga Poso yang hangus terbakar akibat konflik horizontal beberapa tahun lalu. Pembangunan rumah warga tahap ke-II itu rencananya akan mulai pada bulan November 2006 sebanyak 1.009 rumah. "Tahap pertama kami telah membangun sebanyak 100 unit dan telah dihuni oleh warga yang berhak dan pada November mendatang kami akan membangun rumah sebanyak 1.009 unit lagi," ujarnya, Dana pembangunan rumah tersebut berasal dari Departemen Sosial yang dianggarkan sekitar Rp15 juta per rumah. Pembangunan rumah tersebut membutuhkan 2000 meter kubik kayu yang saat ini sulit ditemukan. Karenaitu, Kodam bekerjasama degan PT. Perhutani untuk memperoleh kayu. "Kami agak kesulitan memperoleh kayu untuk membangun rumah itu, karena kalau pohon di Poso diambil terus, bisa-bisa hutannya menjadi gundul dan menimbulkan bencana baru," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2006