Tjahjo harap pertemuan SBY-Jokowi ada konsesus

Semarang (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berharap pertemuan awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo setidaknya ada alternatif pemikiran dan konsensus baru, termasuk soal bahan bakar minyak bersubsidi.

"Semoga pertemuan awal Presiden SBY dan Pak Jokowi yang akan datang setidaknya ada alternatif pemikiran dan konsensus baru sebagai bahan transisi pemerintahan baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014," katanya melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Selasa malam.

Tjahjo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengemukakan hal itu sehubungan dengan adanya pemahaman soal harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik dari penjelasan pemerintahan Presden Susilo Bambang Yudhoyono maupun penjelasan Tim Transisi Pemerintah yang dibentuk oleh Jokowi.

Selain itu, pembahasan seputar program 10 tahun yang dinilai pemerintah SBY relatif cukup baik, kemudian akan diusulkan kepada Jokowi untuk diteruskan. Berikutnya, masalah penyesuaian harga BBM pada tahun 2013, lalu pada tahun 2014 soal kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Menyingung soal kenaikan harga BBM, Tjahjo yang juga anggota DPR RI mengatakan, "Kelihatannya pemerintah SBY tidak akan ambil keputusan strategis terkait dengan harga BBM dan kelangkaan BBM dewasa ini."

Apalagi, lanjut Tjahjo, ada pernyataan bahwa tidak etis masa kerja kabinet yang tinggal dua bulan membuat keputusan menaikkan harga BBM karena merupakan keputusan strategis jangka panjang.

"Logika dasar, seandainya naik, pengaruh pada inflasi berapa? Kemudian, jumlah anggota masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM, lalu biaya sosial yang harus disiapkan oleh pemerintah baru. Semuanya masih didiskusikan dengan teliti," kata Tjahjo.

Dari catatan Tim Transisi Jokowi, kata Tjahjo, setelah mencermati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, tentunya akan memberikan opsi strategis kepada pemerintahan baru.

Dalam hal ini, lanjut Tjahjo, Jokowi tentunya sudah siap dengan berbagai langkah-langkah praktis strategisnya, fokus pada arsitektur kabinet plus lima simulasi tentang penyesuaian harga BBM dan alternatif pembiayaan lain dengan memperlebar ruang fiskal.

Atas dasar itulah Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota/Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal) menekankan, "Pemerintah transisi harusnya perlu dibuka ruang fiskal yang luas."

Menurut Tjahjo, langkah-langkah yang bisa diambil pemerintahan baru sampai triwulan pertama 2015 tanpa menaikkan harga BBM dengan pertimbangan beberapa visi dan misi bisa dijalankan, antara lain program kartu sehat, kartu pintar, dan dana desa.