Bangkok, 25/10 (ANTARA/AFP) - Kelompok hak asasi manusia, yang mendampingi suku kecil Myanmar, Chin, Rabu menyambut upaya pemerintah Amerika Serikat, yang mengeluarkan surat pernyataan mengizinkan pengungsi Chin datang ke Amerika Serikat. Lebih dari 80 ribu pengungsi Chin saat ini tinggal di Malaysia, India dan Thailand. Sebagian besar dari mereka meninggalkan tempat tinggal mereka di Myanmar barat akibat perselisihan antara pemberontakan Chin dengan tentara penguasa negara tertutup itu. "Ini akan memberi kesempatan bagi warga Chin hidup normal," kata Amy Alexander, konsultan hukum Organisasi Hak Asasi Manusia Chin. Surat pernyataan itu membebaskan warga Chin dari hukum anti-terorisme Amerika Serikat, yang dikeluarkan setelah serangan 11 September untuk mencekal pengungsi pendukung angkatan bersenjata di suatu negara. Sebagian besar pengungsi Chin mendukung Front Nasional Chin atau pihak bersenjatanya, Angkatan Bersenjata Nasional Chin, yang memerangi tentara Myanmar untuk otonomi sejak 1988. Pemerintah Myanmar bersikukuh menolak tuduhan organisasi hak asasi manusia atas pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan sejumlah pelecehan lain terhadap suku kecil. Penguasa tertutup itu juga secara rutin menerima kritik atas perlakukannya kepada lawan politiknya, terutama tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, yang telah menjalani tahanan rumah selama 17 tahun terakhir. Warga Chin, yang sekitar 95 persennya penganut Kristen dalam negara dengan mayoritas beragama Budha itu, juga menghadapi masalah atas keyakinan mereka. Sebagian besar dari mereka meninggalkan Myanmar menuju sejumlah negara tetangga, tempat mereka menerima sejumlah perlindungan, namun terkadang tidak dapat bekerja, sekolah atau memperoleh layanan sosial. "Warga Chin hidup dalam keadaan cukup menyedihkan di pengasingan," kata Alexander, "Mereka diperlakukan sebagai pendatang gelap." Surat pernyataan itu dapat mengizinkan sekitar dua ribu pengungsi Chin menuju Amerika Serikat setiap tahun, kata Organisasi Hak Asasi Manusia Chin. Selain Chin, Karen, suku kecil lain di pengasingan di Thailand, menerima surat pernyataan serupa bulan Agustus. "Semoga itu merupakan tanda bahwa Amerika Serikat mengupayakan surat pernyataan lain bagi kelompok lain," kata Alexander. Sekitar 17 kelompok suku memerangi pemerintah Myanmar untuk memperoleh otonomi atas wilayahnya. Walaupun sebagian besar telah menandatangani gencatan senjata, kelompok Chin tidak. Pada 2002, Human Rights Watch melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Nasional Chin diperkirakan memiliki sekitar 500 pejuang, demikian AFP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
