Selama berjam-jam kendaraan antre di sejumlah SPBU

Blitar (ANTARA News) - Banyak kendaraan terlihat antre sampai berjam-jam demi membeli bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kota Blitar, Jawa Timur, yang masih mempunyai stok bahan bakar, khususnya solar.

Karya, salah seorang sopir truk yang antre di SPBU Jalan Kenari, Kota Blitar, Senin mengatakan, ia sampai antre selama empat jam untuk mendapatkan solar. Ia rela antre, sebab di sejumlah SPBU lainnya, stok solar ternyata kosong.

"Saya mencari di beberapa SPBU di Blitar ini, tapi kosong dan baru ada di SPBU Jalan Kenari, ini. Tapi, ya harus antre," katanya.

Ia mengaku, biasanya setiap hari bisa mengirim barang sampai tiga kali, jika pasokan bahan bakar lancar. Namun, karena solar langka, aktivitas angkutan pun menjadi terkendala, sehingga belum bisa mengantar barang.

Sejumlah SPBU di Blitar kehabisan bahan bakar, khususnya solar. SPBU itu di antaranya di SPBU Jalan Cemara, Jalan Kalimantan, Jalan Kenari, serta di SPBU Patok, Kabupaten Blitar.

Sejumlah SPBU yang stok solar masih ada langsung diburu oleh pengemudi kendaraan yang menggunakan bahan bakar ini, seperti pengemudi truk. Bahkan, panjang antrean kendaraan bisa mencapai hampir satu kilometer.

Kendaraan yang mendominasi saat antre solar adalah truk pengangkut barang. Mereka rela antre demi mendapatkan bahan bakar, bahkan sampai berjam-jam.

Sementara itu, petugas di SPBU Patok, Kabupaten Blitar, Sugeng mengatakan di SPBU tempat ia bekerja, kekosongan terjadi sejak kemarin, dan hingga saat ini belum ada kiriman lagi.

Ia mengatakan, biasanya untuk bahan bakar dikirim 16 ribu liter, tapi saat ini hanya dikirim 8 ribu liter saja, baik untuk jenis solar ataupun premium.

"Ada pengurangan pengiriman bahan bakar baik solar ataupun premium. Kami hanya dikirim 8 ribu liter, padahal biasanya 16 ribu liter," kata Pengawas SPBU Patok Sugeng.

Kelangkaan bukan hanya terjadi di Blitar, tapi merata di sejumlah daerah seperti di Kediri, bahkan di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah yang memang mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi, yang awalnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL dalam APBN-P 2014.

Pemerintah juga tidak akan berencana menambah kuota BBM bersubsidi, walaupun saat ini dilakukan pengendalian dan pembatasan konsumsi BBM subsidi. (DHS)