Wamen Dikdasmen: Guru PPPK diangkat bisa mengajar di sekolah asal

Kudus (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Fajar Riza Ul Haq mengungkapkan bahwa guru swasta yang diangkat sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa ditempatkan kembali di sekolah asalnya.

"Usulan tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI," ujarnya saat kunjungan kerja di Kudus, Jumat.

Baca juga: Guru PPPK mengajar swasta, Mendikdasmen: Untuk meningkatkan kualitas pendidikan

Ia mengakui sebelumnya memang banyak menerima keluhan bahwa guru swasta yang diangkat sebagai PPPK ditugaskan di sekolah negeri.

Padahal, kata dia, sekolah swasta juga membutuhkan tenaga guru, sehingga sekolah swasta berharap bantuan pemerintah terkait hal itu.

"Nantinya, guru swasta yang diangkat sebagai PPPK bisa ditempatkan kembali di sekolah asalnya," ujarnya.

Jika bicara pendidikan bermutu untuk semua, kata dia, pemerintah tidak boleh membedakan, baik itu sekolah swasta atau negeri.

Menurut dia, salah satu kendala membangun pendidikan bermutu adalah redistribusi guru, meskipun dari sisi rasio guru dan siswa di tingkat sekolah dasar hingga menengah cukup ideal.

Akan tetapi, kata dia, terjadi penumpukan guru di suatu daerah dan sekolah tertentu. Sehingga, muncul kebijakan bahwa guru sekolah yang diangkat PPPK bisa ditempatkan di sekolah asalnya.

"Kebijakan tersebut tentunya bisa membantu redistribusi guru," ujarnya.

Tentunya, kata dia, dalam pengambilan kebijakan tersebut ada yang pro dan kontra, tetapi pihaknya juga membutuhkan dukungan dan kerja sama daerah. Karena keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan nasional sangat tergantung dukungan dan kerja sama kepala daerah.

Baca juga: Pemerintah putuskan guru PPPK bisa mengajar di sekolah swasta di 2025

Baca juga: Mendikdasmen tunggu jawaban Presiden soal aturan terbaru guru PPPK

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan soal usulan dalam perbaikan gedung sekolah yang nantinya bisa diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan ke Kementerian PUPR.

"Kami sudah lapor ke Presiden, bisa tidak ke depannya skema dialihkan ke Kemendikdasmen agar pengurusannya lebih cepat dan memberdayakan masyarakat lokal," ujarnya.

Jika rehabilitasi sekolah ditangani pihak sekolah masing-masing, kata dia, nantinya ada supervisi, pengawasan, dan monitoring dari Kemdikdasmen agar kualitas pembangunan tetap terjaga.