Menko PMK soroti pentingnya kebijakan penanganan stunting yang presisi

Saya kira kata kunci dari berbagai masalah yang kita hadapi adalah kalau kita bisa melakukan secara presisi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyoroti pentingnya kebijakan penanganan stunting yang presisi, yang berangkat dari data sehingga dapat melakukan intervensi yang lebih spesifik dan akurat.

Hal itu disampaikan Pratikno saat menghadiri Rilis Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

“Saya kira kata kunci dari berbagai masalah yang kita hadapi adalah kalau kita bisa melakukan secara presisi, maka kita akan bisa hemat energi. Fokus. Tidak banyak. Dan itu pasti (terkait dengan) data,” kata Pratikno di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat.

Ia mengingatkan kebijakan yang presisi tidak bisa diwujudkan tanpa data. Dengan demikian, ketersediaan data menjadi kunci. Namun tak sampai di situ. Seiring dengan bertambahnya data, hal ini perlu diimbangi dengan pengolahan data yang mumpuni sehingga dapat membuat modeling intervensi secara tepat dan memilih intervensi mana yang terbaik.

Pratikno juga menyambut baik pemutakhiran pendataan keluarga yang dirilis Kemendukbangga/BKKBN.

Menurutnya, data ini sangat membantu KemenkoPMK untuk dapat membangun kolaborasi dengan kementerian yang berada di bawah koordinasinya dalam upaya penurunan prevalensi stunting.

Sejak menjabat sebagai Menko PMK selama lebih dari sebulan terakhir, Pratikno mengakui bahwa konsolidasi data menjadi “pekerjaan rumah” yang terbesar. Ini mengingat Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) menjalankan fungsi sebagai koordinator yang mengorkestrasikan program-program di antara kementerian-kementerian di bawahnya.

Ia menyebutkan di pusat saja, terdapat 22 kementerian/lembaga yang memiliki alokasi anggaran penanganan stunting. Belum lagi anggaran terkait stunting di daerah-daerah.

Oleh sebab itu, menurutnya, koordinasi yang dilakukan Kemenko PMK memiliki kompleksitas yang tinggi. Dalam hal ini, di samping kebijakan yang presisi, Pratikno juga menegaskan pentingnya kolaborasi yang dilakukan antar-kementerian/lembaga dalam penanganan stunting.

“Sumber daya kita pasti terbatas dibandingkan dengan masalahnya. Tapi kalau kita bisa presisi, kita yakin sumber daya itu tidaklah kurang tapi masih berserakan sehingga masih perlu dikoordinasikan (dikolaborasikan).