Menko Pangan gerak cepat untuk capai swasembada pangan di 2027

Karena pertanian itu nanti akan luas, pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengambil langkah cepat dan strategis untuk merealisasikan target swasembada pangan pada 2027, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan Menko Pangan adalah dengan mengumpulkan para menteri di bidang pangan seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan pihak terkait lainnya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan.

Rapat yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Kamis, itu berlangsung tertutup.

Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, pertama setiap desa di seluruh Indonesia akan memiliki satu penyuluh pertanian.

"Karena pertanian itu nanti akan luas, pertanian padi, pertanian jagung, pertanian perkebunan. Ada kelapa, kopi, cokelat, dan lain-lain, juga hortikultura. Petani kita harus diajari, cara memakai pupuk, cara bibit yang bagus, dan sebagainya," kata Zulhas.

Kemudian disepakati bahwa kewenangan pengelolaan penyuluh pertanian lapangan (PPL) akan ditarik ke tingkat pusat. Penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian (Kementan).

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan bahwa poin kedua yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah Kementerian Pertanian bisa membangun jaringan irigasi apabila pemerintah daerah (pemda) tidak mampu melaksanakannya akibat keterbatasan anggaran.

"Irigasi yang 1.000 dan di bawah 3.000 tanggung jawab daerah, kalau tidak terselesaikan ada datanya di Mentan, Mentan punya kemampuan pusat, karena ini menjadi fokus swasembada pangan, maka itu boleh dikerjakan oleh pusat, dan itu akan diatur sub Perpres," kata Zulhas.

Dia menyebutkan bahwa poin ketiga yang disepakati dalam rapat tersebut yakni Indonesia tidak akan lagi mengimpor garam konsumsi di tahun 2025. Bahkan, hal serupa juga akan diterapkan di industri garam dalam dua tahun ke depan.

"Tiga itu kami sudah putuskan, tinggal nanti akan diharmonisasi," ucap Zulhas.

Dia menyatakan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyampaikan komitmen tersebut dalam berbagai forum internasional, seperti APEC, dan G20. "Jadi waktu kita pendek sekali, besok kan sudah 2025," tegas Zulhas.

Dengan waktu yang tersisa hingga 2025, pemerintah yakin mampu mencapai swasembada beras, jagung, dan garam untuk konsumsi sebelum 2027 melalui kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait.

"Kami percaya, kami yakin, kami kompak, kami kerja keras semuanya, mudah-mudahan, insya Allah, sebelum 2027 kita bisa swasembada minimal beras, jagung, dan garam untuk konsumsi," kata Zulhas.