Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikan sejumlah kementerian
Jakarta (ANTARA News) -Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong susunan kabinet 2014 – 2019 lebihramping sehingga mampu bekerja lebih efisien.

“Kami mendorong supayastruktur kabinetnya dirampingkan, kewenangannya diperjelas,” kata Kepala LAN AgusDwiyanto di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, susunan kabinetdalam pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan kewenangan yang salingtumpang tindih dan tidak jelas. Dengan struktur kabinet yang ramping, menurutdia, manajemen pemerintahan menjadi sederhana dan lebih efektif karena tidakmembutuhkan koordinasi yang rumit.

Ia punmengapresiasi adanya usulan dari Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla yangmerekomendasikan penggabungan kementerian yakni Kementerian Perdagangan denganKementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dengan KementerianPerhubungan.

“Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikansejumlah kementerian,” katanya.

Dia menambahkan posisi wakil menteri di sejumlah kementerianjuga kurang penting karena selama ini dinilainya fungsi jabatan tersebut kurangefektif. Agus mengusulkan agar presiden terpilih melakukan evaluasi secarakritis terhadap kementerian-kementerian yang membutuhkan wakil menteri dan yangtidak.

Sementara struktur kabinet yang diusulkan LAN yakni

- Opsi ideal

I. Kementerian portofolio:

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

8. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

9.Energi dan Sumber Daya Mineral

10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

12. Transportasi

13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman

II. Kementerian nonportofolio:

14.Tenaga Kerja danTransmigrasi

15.Komunikasi dan Informasi

16.Industri, Perdagangan,Koperasi dan UMKM

17.Pariwisata dan EkonomiKreatif

18.BUMN

19.Maritim

20.Dalam Negeri

- - Opsi moderat

I. Kementerian portofolio:

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan

7. Kesejahteraan Rakyat

8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

10. Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

12. Kehutanan

13. Transportasi

14. Pekerjaan Umum

15. Perumahan Rakyat

II. Kementerian Portofolio

16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17. Komunikasi dan Informasi

18. Industri dan Perdagangan

19. Koperasi dan UMKM

20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21. BUMN

22. Lingkungan Hidup

23. Maritim

24. Dalam Negeri

- Opsi realis

I. Kementerian portofolio

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan

7. Kesejahteraan Rakyat

8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

10. Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

12. Kehutanan

13. Transportasi

14. Pekerjaan Umum

15. Perumahan Rakyat

II. Kementerian nonportofolio

16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17. Komunikasi dan Informasi

18. Industri dan Perdagangan

19. Koperasi dan UMKM

20. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21. BUMN

22. Lingkungan Hidup

23. Maritim

24. Dalam Negeri

III. KementerianKoordinator

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014