BPK: Kehumasan perlu tingkatkan kapasitas pengelolaan informasi

Kehumasan memainkan peran penting dalam penyebaran informasi publik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono menyampaikan bahwa kehumasan perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Hal itu perlu dilakukan untuk menghadapi dinamika informasi dan komunikasi yang memerlukan respons tepat untuk menjaga kredibilitas dan meningkatkan citra organisasi.

“Kehumasan memainkan peran penting dalam penyebaran informasi publik. Oleh karena itu, kehumasan perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal,” ujarnya dalam acara penghargaan atas berbagai kegiatan kehumasan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) dan BPK Perwakilan pada tahun 2024, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Karena itu, pihaknya mengapresiasi penilaian atas kegiatan kehumasan yang diikuti oleh Badiklat PKN dan BPK Perwakilan.

Pemberian anugerah kehumasan ini dinilai merupakan bentuk penghargaan, sekaligus sarana untuk saling belajar dan berbagi dalam pengelolaan kehumasan menghadapi berbagai tantangan.

Kegiatan kehumasan ini terdiri dari enam kategori, yaitu pelayanan informasi publik, public awareness campaign, inovasi pelayanan publik, video digital signage, unggahan e-kliping, dan akreditasi perpustakaan.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, beberapa satuan kerja yang memperoleh predikat terbaik adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk kategori pelayanan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kategori public awareness campaign dan inovasi pelayanan publik, serta BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk kategori video digital signage dan pengunggah e-kliping.

“Saya berharap kegiatan ini akan mampu mendorong setiap insan kehumasan di BPK untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam lingkup kehumasan, sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan reputasi BPK di mata publik,” ujar Budi pula.
Baca juga: BPK menerapkan "integrated risk based audit" terhadap BUMN pada 2025
Baca juga: BPK menemukan sejumlah masalah terkait pembangunan huntap di Cianjur