Putusan MK legakan rakyat, kata politisi PKB

Jadi pas! Partai-partai yang menang maupun yang kalah pilpres bisa dapat semua"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan pasangan Prabowo-Hatta merupakan keputusan yang melegakan rakyat Indonesia.

"Lega karena akhirnya pilpres menghasilkan pemenang yang berkekuatan hukum tetap, yakni Jokowi-JK. Sebelumnya masalah pilpres dipenuhi kontroversi dan ketidakpastian yang membuat rakyat bingung. Kini semua jelas, Jokowi-JK adalah pemenang pilpres. Kita bersyukur atas keputusan yang melegakan itu," kata Hanif di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan MK itu. Sebab MK merupakan terminal hukum terakhir dari seluruh proses pilpres. "Yang kalah harus legowo, yang menang jangan jumawa. Kita dorong yang menang rangkul yang kalah dan yang kalah agar berjiwa besar unt bisa terima kekalahan dan selanjutnya bersama-sama kita bangun Indonesia," kata sekretaris fraksi PKB itu.

Dirinya berpandangan, setelah adanya keputusan MK maka proses politik maupun hukum terkait pilpres sudah harus dinyatakan cukup.

"Nggak perlu lagi buang-buang energi untuk mempersoalkan yang sudah selesai. Sebagai bangsa, kita harus segera move on, bergerak maju untuk wujudkan Indonesia baru yang lebih baik, Indonesia hebat lahir dan batin," harapnya.

Pasca keputusan MK, rekonsiliasi politik paska pilpres perlu segera dilakukan oleh semua pihak. Komunikasi dan dialog demokrasi perlu diintensifkan untuk mencairkan ketegangan yang sempat muncul selama pilpres.

"PKB juga mengusulkan dalam rangka rekonsiliasi pasca pilpres itu, seluruh kekuatan poltik di DPR bisa berbagi kekuasaan. Kursi pimpinan DPR dan MPR kita usulkan didistribusikan habis untuk semua partai yang ada di DPR/MPR," sebut dia.

Jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR itu 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR/MPR yang juga 10. "Jadi pas! Partai-partai yang menang maupun yang kalah pilpres bisa dapat semua. Itu bagus untuk mengawali rekonsiliasi politik pasca pilpres ini. Republik ini jelas tak bisa diurus satu dua kelompok saja. Republik ini milik kita semua," ungkap Hanif.