Menkeu: penyerapan anggaran 2015 harus lebih efektif

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kinerja pelaksanaan dan penyerapan belanja negara pada tahun 2015 harus lebih efektif agar mampu berdampak positif bagi perekonomian nasional.

"Kebijakan yang bersifat ekspansif dalam pelaksanaan anggaran diikuti dengan optimalisasi penyerapan, sehingga memberikan dampak multiplier yang tinggi bagi perekonomian," katanya saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPR terhadap RAPBN 2015 di Jakarta, Kamis.

Menkeu mengakui penyerapan anggaran hingga saat ini belum terlalu optimal dan pola penyerapan masih cenderung tinggi di akhir tahun, sehingga daya dorong belanja terhadap perekonomiam menjadi tidak maksimal.

"Permasalahan penyerapan anggaran disebabkan oleh berbagai aspek, baik struktural, institusional maupun kultural, dimana percepatannya perlu dibarengi dengan perbaikan tata kelola belanja negara," ujarnya.

Menurut Menkeu, perlu adanya perbaikan dalam berbagai aspek seperti regulasi, kelembagaan serta inovasi agar masalah dalam penyerapan belanja dapat teratasi secara bertahap oleh pemerintah.

"Dalam aspek inovasi, terkait inisiatif spending review, fokus belanja pemerintah akan diarahkan pada pengukuran-pengukuran efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja," katanya.

Selain itu, untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada kementerian lembaga, pemerintah telah dan akan mengambil langkah strategis melalui berbagai pendekatan fleksibilitas maupun mengurangi jalur birokrasi.

Langkah tersebut antara lain, membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), mengupayakan percepatan implementasi UU Pengadaan Tanah dan melaksanakan reward and punishment bagi kementerian lembaga.

Menkeu mengharapkan melalui upaya tersebut, maka belanja APBN dapat lebih berdampak terhadap perekonomian khususnya sektor riil, sehingga APBN dapat lebih tercermin sebagai fungsi stabilisasi dan distribusi.

"Terkait penurunan tingkat kemiskinan, fungsi distribusi belanja terus ditingkatkan melalui perbaikan kebijakan belanja yang difokuskan kepada masyarakat miskin seperti subsidi dan bantuan sosial," ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi penyerapan belanja pemerintah pusat relatif berfluktuasi, antara 95 persen hingga 97,3 persen terhadap pagu APBN-Perubahan, yang seluruhnya baru tercapai ketika mendekati akhir tahun.