BLT jadi solusi
BLT dapat menjadi solusi subsidi langsung dan mitigasi yang efektif. Namun, agar BLT benar-benar memberikan perlindungan yang optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Besaran BLT, misalnya, harus disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Nominal bantuan harus cukup untuk menutupi peningkatan biaya hidup rumah tangga miskin maupun rentan miskin.
Lebih dari itu, BLT harus mampu menjaga daya beli masyarakat miskin agar tetap berada di atas garis kemiskinan. Kebijakan ini perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan data inflasi terkini dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Selanjutnya, penyaluran BLT harus menggunakan metode yang praktis dan aman, seperti transfer melalui rekening bank, aplikasi e-wallet, atau kartu pintar. Langkah ini tidak hanya mempercepat distribusi, tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan platform yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau kartu sembako, untuk memastikan bantuan tersalurkan secara cepat dan efisien, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau.
Waktu penyaluran BLT juga merupakan faktor krusial. Bantuan sebaiknya diberikan segera setelah kebijakan penyesuaian harga diberlakukan sehingga masyarakat dapat langsung menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, periode pemberian BLT harus diperhatikan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Terakhir, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.
Pemerintah perlu menyediakan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak. Daftar penerima BLT dan alokasi dana harus dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi.
Selain itu, mekanisme pengaduan yang mudah diakses perlu disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar.
Subsidi energi langsung dalam bentuk BLT bukan sekadar instrumen bantuan, melainkan juga bentuk perlindungan sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Dengan memastikan nilai bantuan yang memadai, mekanisme penyaluran yang efisien, ketepatan waktu, serta transparansi yang tinggi, Pemerintah dapat menjadikan BLT sebagai solusi efektif jangka pendek yang tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi gejolak sosial akibat kebijakan ini.
Pemerintah menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah subsidi yang dialihkan benar-benar bermakna bagi mereka yang paling membutuhkan. Dengan pendekatan yang berbasis data, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, reformasi subsidi energi tidak hanya akan meringankan beban masyarakat tetapi juga mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.
*) Nuri Taufiq dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
