Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Analisis dan Advokasi Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Lukman Solihin menyampaikan bahwa guru yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset dapat meningkatkan poin kecakapan literasi siswa
"Analisis kami terhadap hasil asesmen nasional dengan bagaimana cara guru mengajar, ternyata menunjukkan guru yang punya growth mindset, yakin bahwa siswanya bisa bertumbuh, berkembang, itu bisa meningkatkan 8,7 poin hasil asesmen nasional di literasi," katanya dalam diskusi "Bangga Jadi Guru?" untuk memperingati Hari Guru Nasional di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan guru yang mampu mengajar secara adaptif, interaktif, memberi upan balik, serta disiplin positif juga relatif memiliki hasil asesmen nasional yang lebih baik.
"Dia bisa meningkatkan capaian belajar siswa, artinya, kalau kualitas gurunya baik, maka juga akan meningkatkan capaian hasil belajar siswanya," ucap dia.
Namun, menurut dia, berdasarkan analisis terhadap hasil asesmen nasional, menunjukkan bahwa persentase sekolah yang memberikan metode pembelajaran dengan cukup baik masih sedikit jika dibandingkan dengan yang kurang dan sedang.
Baca juga: Kemendikdasmen sebut pemerataan guru perlu jadi perhatian bersama
"Jadi, yang baik itu tidak banyak. Dari segi metode pembelajaran ini, ternyata sekitar 88 persen itu masih kurang dan sedang," ujar dia.
Ia mengatakan, rata-rata guru yang sudah menerapkan metode pembelajaran dengan baik baru 11 persen, sedangkan dari segi manajemen kelas, baru 27 persen yang baik.
"Namun, dari segi dukungan psikologis, kita sudah lebih baik, artinya dukungan psikologis dari guru pada siswa sudah cukup mungkin ini juga ada kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang mungkin ngemong (merawat) gitu ya, ngemong-nya guru terhadap siswa itu relatif baik," ujarnya.
Ia menyebutkan, Kemendikdasmen selama ini juga sudah melakukan berbagai program untuk peningkatan kapasitas guru.
"Pertama, pengadaan guru atau rekrutmen dan peningkatan kesejahteraan. Ini yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun kemarin, mulai dari rekrutmen guru baru, pengangkatan guru honorer melalui skema PPPK, termasuk fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jadi, memang sebelum 2021 aturannya itu kan dana BOS hanya 20 persen kalau tidak salah untuk gaji guru," tuturnya.
Baca juga: Akademisi: Guru pilar utama bangun masyarakat unggul-bermartabat
Ia menekankan pentingnya advokasi dari organisasi atau lembaga nirlaba non-pemerintah ke pemerintah untuk menekan para pemangku kepentingan agar memberikan kebijakan yang berpihak pada para guru.
"Kita juga perlu bermitra dengan rekan-rekan kita di luar, supaya anggota dewan kita, para politisi, para pengambil kebijakan kita, bukan dari bottom-up atau staf ke pimpinan, melainkan dari luar, pressure politik ke pimpinan dan politisi," kata Lukman.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendikdasmen selama ini telah memperluas kesempatan pengembangan diri bagi para guru.
"Jadi, sejak 2022 itu ada yang namanya Balai Guru Penggerak (BGP), karena sebelumnya kita mengandalkan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), yang itu hanya ada di beberapa provinsi, kecuali Jakarta karena waktu itu kepala daerahnya tidak mau begitu, padahal kita sudah punya, jadi seluruh pelatihan dan lain sebagainya lewat situ," ujar Lukman.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan mutu.
Baca juga: Peningkatan kualitas guru perlu sinergi pemerintah pusat dan daerah
"Karena saat ini ada e-kinerja, walaupun di awal mungkin sempat ramai, tapi relatif harapannya dengan e-kinerja itu bisa mendorong peningkatan kompetensi, sehingga pelaporan kinerja itu berbasis peningkatan kompetensinya, jadi tidak berbasis administrasi saja," demikian Lukman Solihin.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024