Anggota Komisi III DPR hormati putusan praperadilan Tom Lembong

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula, dan berharap hal itu bukan kriminalisasi.

Secara teori, menurut dia, hakim memiliki independensi dan mandiri dalam menjatuhkan putusan praperadilan tersebut. Dia juga tidak mau menilai ideal atau tidaknya putusan tersebut.

"Ideal atau tidak, adil atau tidak, memang itu sangat subjektif," kata Nasir saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dia berharap bahwa putusan tersebut bukan "putusan pesanan" dari pihak-pihak yang ingin mengkriminalisasi mantan Menteri Perdagangan itu.

"Kita hormati putusan hakim tersebut," katanya.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong terkait penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016.

"Dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Tumpanuli pada sidang putusan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Selain itu, hakim juga menolak tuntutan provisi yang dilakukan Tom Lembong untuk seluruhnya dan menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya.

Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015–2016.

Kejagung mengungkapkan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus tersebut bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong selaku Mendag memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP.