Kemendikdasmen sebut pemerataan guru perlu jadi perhatian bersama

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kerja Analisis dan Advokasi Kebijakan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Lukman Solihin menyebut pemerataan guru di Indonesia perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.

"Kita punya persoalan redistribusi guru, sementara guru itu kewenangannya ada di pemerintah daerah, kecuali yang di bawah Kementerian Agama (madrasah). Jadi, guru-guru di Kemendikdasmen itu kewenangannya di dinas pendidikan masing-masing kabupaten/kota," ujar dia dalam diskusi "Bangga Jadi Guru?" untuk memperingati Hari Guru Nasional di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Lukman juga menjelaskan, ketika masuk ke masing-masing provinsi, kewenangan guru juga berbeda, misalnya tingkat SMA atau SMK masuk dalam wewenang provinsi, sedangkan SD, SMP, PAUD masuk ke dalam wewenang kabupaten/kota.

Ia memaparkan data berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan dasar (Dikdas), dan Pendidikan menengah (Dikmen), di mana secara keseluruhan jumlah guru sebetulnya sudah terpenuhi, tetapi rasio distribusi guru masih belum merata.

Saat ini, total guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB) yang ada di Indonesia yakni 3.057.552, yang terbagi ke dalam sekolah negeri sebanyak 2.212.988, dan sekolah swasta sebanyak 844.564.

Di tingkat SD-SMA, rasio ketimpangan guru masih tinggi. Untuk tingkat SD misalnya, rasio idealnya yakni 1:28, tetapi saat ini rasionya masih 1:16, di mana jumlah guru sebanyak 1.462.646 orang, sedangkan jumlah siswa sebanyak 24.046.450.

Lukman juga mengemukakan, masih ada kesenjangan du beberapa provinsi terkait jumlah guru ideal dengan guru berstatus ASN yang tersedia.

"Yang paling tinggi kesenjangan antara jumlah guru ideal dengan ASN yang tersedia itu di Jawa Barat terutama. Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan kekurangan guru sekolah negeri paling besar di Indonesia hingga saat ini, di mana terdapat 187.483 guru ASN dan 68.200 guru non-ASN, masih terdapat kekurangan sebanyak 54.907 tenaga guru," ujar Lukman.

Sedangkan di Provinsi Papua Barat Daya, antara jumlah guru dengan rasio siswa cenderung sama, tetapi jika dilihat dari segi kualitatif, belum bisa menggambarkan keseluruhan atau kedalaman datanya.

"Papua Pegunungan itu termasuk, jumlah siswa bisa jadi sangat sedikit, persebarannya juga sangat luas, sehingga data kualitatif kadang memang bisa melihat gambaran secara sekilas, tetapi tentu tidak bisa menggambarkan keseluruhan atau kedalaman datanya," tuturnya.

Namun, ia juga menyebutkan berdasarkan data UNESCO tahun 2024, permasalahan kekurangan guru bukan hanya masalah domestik, melainkan juga menjadi isu internasional.

"Diperkirakan pada tahun 2030, dibutuhkan hampir 44 juta guru baru untuk SD dan SMP di seluruh dunia, 4,5 juta di antaranya di Asia Tenggara," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, penambahan guru yang masih lambat juga masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan, juga sistem rekrutmen dan penempatan yang belum memperhatikan kebutuhan mata pelajaran (mapel).

"Jumlah siswa barunya meningkat, tetapi jumlah guru pensiun juga bertambah, sedangkan penambahan gurunya itu lambat. Kemudian, terkait sistem rekrutmen dan penempatan, jadi kadang ada cara rekrutmen yang tidak memperhatikan kebutuhan mapel dan penempatan guru," katanya.

Untuk itu, menurutnya, persoalan data penting menjadi perhatian karena dapat berdampak pada soal perencanaan kebutuhan guru.

"Kalau data kita tidak sama, mendefinisikan guru juga tidak sama, maka bagaimana cara menyelesaikan persoalannya juga akan jadi masalah gitu ya," demikian Lukman Solihin.

Baca juga: PGRI setuju penghapusan PPDB zonasi demi pemerataan pendidikan
Baca juga: Mendikdasmen tunggu jawaban Presiden soal aturan terbaru guru PPPK
Baca juga: Mendikdasmen tegaskan siap atasi masalah distribusi guru