Senator RI imbau Bawaslu antisipasi kecurangan di Pilkada 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengimbau seluruh petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan Bawaslu agar bekerja dengan baik dan mewaspadai praktik kecurangan di Pilkada Serentak 2024.

"Beberapa hal yang perlu dicermati adalah daftar pemilih tetap (DPT). Panitia di TPS (tempat pemungutan suara) harus memastikan bahwa calon pemilih tidak bermasalah. Mereka terdaftar secara sah sebagai pemilih dengan dibuktikan form sesuai aturan dan tidak ada identitas ganda," kata Paul melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan untuk enam provinsi di tanah Papua, terutama daerah pemilihannya Papua Barat Daya bahwa potensi kecurangan pada pilkada bisa saja terjadi.

"Baik menjelang pencoblosan, saat pencoblosan atau bahkan selama proses rekapitulasi. Karena itu semua pihak, terutama panitia pemilu harus ekstra waspada sehingga segala bentuk kecurangan bisa diminimalisir," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada panitia untuk mengawasi pergerakan surat suara dikawal dengan ketat, mulai dari TPS, kelurahan hingga ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Ini penting agar tidak membuka peluang terjadinya kecurangan. Karena itu, saksi juga harus ikut mengawal, terutama pada saat rekapitulasi. Prinsipnya, panitia harus konsentrasi dan jeli," kata Paul yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya itu.

Menurutnya, segala hal yang menjadi domain KPU dan panitia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selebihnya, menjadi tanggung jawab dan wewenang panitia pengawas (panwas).

"Ingat ini adalah penentu masa depan dan nasib rakyat lima tahun di tiap daerah, jadi jangan main-main dalam menjalankan tugas," kata dia.

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat secara umum, dan khususnya di seluruh Papua jika ada temuan indikasi kecurangan, jangan segan-segan mengumpulkan bukti dan lapor kepada pihak berwenang.

"Jika tidak diabaikan silakan laporkan juga ke saya sebagai senator yang duduk di komite yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Jika bukti-bukti lengkap saya akan mengambil sikap," ujar Paul.
Baca juga: DPD imbau masyarakat tak terpengaruh politik uang
Baca juga: DPD sesalkan mobilisasi kades jelang pilkada
Baca juga: DPD RI: Pilkada 2024 momentum rakyat perkuat otonomi daerah