Problem dari kita itu memang data karena masing-masing kita tidak membuka datanya
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan konsolidasi data bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UMKM di bidang obat dan makanan.
"Problem dari kita itu memang data karena masing-masing kita tidak membuka datanya. Saya sangat terbuka untuk bekerjasama untuk mengkonsolidasi data ini," kata Erick di Jakarta, Selasa.
Menteri BUMN menyampaikan hal itu sebagai respons atas kebutuhan data yang valid untuk mendorong pengembangan UMKM secara lebih terarah dan terintegrasi yang disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.
Hal itu disampaikan di sela Penandatangan Nota Kesepahaman BPOM dan Kementerian BUMN dengan tema 'Koordinasi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan'
Erick mengakui pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi hambatan dalam memberikan solusi tepat kepada pelaku UMKM.
"Apalagi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sekarang kan masa optimisme. Kita membangun ekonomi baru, ekonomi supaya kita lebih mandiri.
Erick juga menyoroti peran strategis UMKM yang mencakup 61 juta unit usaha di Indonesia, dengan 92 persen di antaranya mengakses pembiayaan dari bank-bank BUMN.
Selain itu, UMKM menjadi penggerak utama dalam pembukaan lapangan pekerjaan, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Erick menegaskan pentingnya memberikan solusi komprehensif untuk mendukung keberlanjutan UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan dinamika ekonomi saat ini.
"89 persen pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan yang hari ini sedang tentu dinamikanya karena digitalisasi tergerus Itu juga solusinya di UMKM. Artinya apa? Kita harus memberikan solusi yang baik kepada semua," kata Erick.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing UMKM di bidang obat dan makanan.
BPOM menyebut berdasarkan data Kementerian UMKM, tercatat sekitar 4,3 juta pelaku UMKM pangan dan obat-obatan, sedangkan yang teregistrasi di BPOM baru mencapai 60 ribu.
Bahkan, Taruna menekankan pentingnya validasi data UMKM melalui kolaborasi dengan Kementerian BUMN, mengingat data dari sektor perbankan menunjukkan adanya sekitar 18 juta UMKM potensial yang perlu didukung.
"Jadi kami dapat instruksi dari Bapak Presiden untuk memperhatikan UMKM. Kemudian dari data statistik secara nasional ternyata 61 juta itu pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ucapnya.
BPOM berkomitmen meningkatkan registrasi UMKM melalui pembinaan, komunikasi, dan edukasi yang terintegrasi, dengan target signifikan yakni kenaikan registrasi 100 persen menjadi 120.000 UMKM pada tahun mendatang.
Menurutnya, dengan dukungan data yang lebih valid dari Kementerian BUMN, BPOM berkomitmen membantu masyarakat meningkatkan registrasi UMKM melalui pemanfaatan dana APBN untuk komunikasi, informasi, edukasi, serta program pembinaan.
BPOM menargetkan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar hingga 100 persen pada tahun depan melalui langkah pembinaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan data yang dimiliki.
"Tahun depan kita sudah bisa melapor ke Bapak Presiden bahwa terjadi peningkatan registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Rp60.000 menjadi Rp120.000 saja, berarti naik 100 persen. Itu angkanya sangat cantik," kata Taruna.
Baca juga: BPOM-KemenBUMN kerja sama tingkatkan mutu UMKM pangan dan obat-obatan
Baca juga: Hassana Boga-Bank BJB mengedukasi UMKM tangkap peluang di era digital
Baca juga: OIKN: UMKM makanan dan minuman memiliki peranan penting di IKN
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
