Waka Banggar ingatkan masyarakat tak pilih calon karena politik uang

Saya yakin pemilih kian cerdas untuk memilih pemimpin yang berkomitmen dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid mengingatkan masyarakat menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 agar tidak memilih pemimpin karena menerima tawaran politik uang (money politics).

"Ini penting, harus ada kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin menggunakan hati nurani dan akal sehat, bukan karena iming-iming uang," kata Jazilul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rentan terjadi transaksi jual beli suara yang kerap disebut "serangan fajar" pada masa tenang menjelang hari-H pencoblosan, Rabu (27/11).

"Saya yakin pemilih kian cerdas untuk memilih pemimpin yang berkomitmen dan berkualitas," ujarnya.

Jazilul mengingatkan pula kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak mencoba melakukan politik transaksional karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Baca juga: Gerakan cepat, senyap, dan cari TO perlu diwaspadai pada masa tenang
Baca juga: Bawaslu Temanggung patroli cegah politik uang

Ia menegaskan bahwa sudah ada aturan perundang-undangan yang memberikan sanksi bila ada pemilih yang menerima politik uang.

Berdasarkan Pasal 187 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemberi dan penerima politik uang dapat dijerat dengan sanksi pidana 3 tahun hingga 6 tahun serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

"Saya minta juga aparat penegak hukum, Polri, dan Bawaslu tegas untuk memberantas praktik politik uang," ucapnya.

Wakil rakyat ini mengemukakan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum yang tepat untuk melaksanakan politik demokrasi yang bersih demi masa depan bangsa yang lebih baik.

"Saya yakin pemilih cerdas memilih pemimpin yang tepat saat menggunakan hak pilih," katanya.

Apabila pemilih berkomitmen menolak politik uang, menurut dia, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang amanah dan kompeten.

"Jauhi politik uang karena itu yang merusak demokrasi kita. Jangan karena iming-iming selembar uang Rp50 ribu, kita salah pilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan," kata dia.