Profil Netty Prasetiyani Heryawan, Ketua Badan Aspirasi Rakyat DPR RI

Jakarta (ANTARA) - Netty Prasetiyani, seorang aktivis Indonesia yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara resmi dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk periode 2024-2029.

BAM adalah sebuah badan baru yang dibentuk oleh DPR RI untuk menjalankan tugas selama lima tahun mendatang. Pembentukan badan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa.

Dalam tugasnya, Netty akan didampingi oleh empat wakil ketua dari berbagai fraksi partai. Yaitu dari Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu (Fraksi PDI Perjuangan), Agun Gunanjar Sudarsa (Fraksi Golkar), Taufiq Abdullah (Fraksi PKB), dan Cellica Nurrachadiana (Fraksi Demokrat).

Dengan posisi strategis ini, Netty sebagai Ketua BAM bertanggung jawab menjembatani kepentingan rakyat dengan lembaga legislatif untuk menciptakan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Lalu, bagaimana sosok Netty Prasetiyani? berikut profil dari latar belakang perjalanan kariernya hingga Ia dipilih untuk menjadi ketua BAM DPR RI.

Profil Netty Prasetiyani

Aktivis perempuan ini, memiliki nama asli Netty Prasetiyani Heryawan. Ia lahir pada 15 Oktober 1969, di Kota Jakarta. Netty Prasetiyani Heryawan adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang dikenal luas sebagai aktivis, politisi, dan pejuang hak-hak perempuan serta anak.

Masuk ke dunia politik, Netty bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan berhasil meraih kursi di DPR RI sejak 2019. Selama menjabat sebagai anggota legislatif, Ia terus fokus pada isu-isu sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Dalam karier politiknya, Netty telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Netty sering kali menyuarakan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan bangsa, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat kecil.

Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 14 Jakarta, di mana Netty mulai terlibat dalam aktivitas di bidang sosial dan isu-isu perempuan, yang kemudian berlanjut hingga masa kuliahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA, Netty melanjutkan studi di STBA LIA dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2005.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Kajian Wanita di Universitas Indonesia, Jakarta (2007-2010, dan menempuh program doktoral di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat (2010-2014).

Netty memulai karier profesionalnya sebagai Kepala TKIT Darul Falah (1998-2001) dan pernah bekerja sebagai Konsultan Pendidikan Perguruan Madina (2005-2007). Namanya semakin dikenal, karena suaminya adalah seorang Gubernur Jawa Barat pada periode 2008–2018, Ahmad Heryawan, yang menjabat dan merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka menikah pada 13 Januari 1991, saat keduanya masih aktif sebagai aktivis.

Setelah suaminya menjadi gubernur, Netty memimpin Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jawa Barat dan dianugerahi penghargaan Nugra Jasa Darma Pustaloka 2011 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atas keberhasilan nya dalam mengembangkan budaya membaca di Jawa Barat.

Selain itu, Ia juga menggagas pembentukan program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi dan kabupaten.
Melalui program P2TP2A, Netty memberikan perhatian khusus dalam menangani korban perdagangan manusia. Ia bahkan pernah secara langsung menjemput sepuluh korban perdagangan manusia asal Jawa Barat di Batam.

Di tahun 2013, Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menobatkan Netty sebagai Local Hero yang memerangi praktik perdagangan manusia. Selama aktif di berbagai jabatan dalam organisasi dan perjalanan kariernya, Ia sudah banyak mendapatkan penghargaan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya.

Pada Pemilu 2024, Netty kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dan diamanahi posisi strategis sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat. Badan ini akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah ke tingkat kebijakan nasional.