Dishub desak penyelesaian jembatan layang Bulak Kapal

Bekasi (ANTARA News) - Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, mendesak proyek pembangunan jembatan layang Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur segera dituntaskan paling lambat 2015.

"Pembangunan jembatan layang Bulak Kapal ini harus diselaraskan dengan proyek pembangunan dua jalur ganda PT Kereta Api Indonesia yang saat ini prosesnya sudah mulai berjalan," kata Kepala Dishub Kota Bekasi Supandi Budiman di Bekasi, Selasa.

Menurutnya, akan ada penutupan tujuh lintasan kereta api sebidang sebagai dampak dioperasikannya dua jalur ganda (double-double track) di Kota Bekasi, salah satu di antaranya adalah perlintasan kereta sebidang Bulak Kapal.

"Kita perlu menutup tujuh lintasan tersebut karena intensitas kereta yang melintas akan lebih tinggi. Kami khawatir menjadi ancaman keselamatan bagi pengendara," katanya.

Dikatakan Supandi, proyek dua jalur ganda tersebut saat ini sudah mulai pada proses pembebasan lahan.

"Kami berharap jembatan layang di Bulak Kapal bisa secepatnya terealisasi sebagai pengalihan arus kendaraan saat terjadi penutupan rel sebidang," katanya.

"Hanya ada dua solusi, yakni pembangunan jembatan layang atau jalan kolong," katanya.

Dikatakan Supandi, pembangunan jembatan layang Bulak Kapal saat ini masih terganjal pada masalah pembebasan tanah warga.

"Persoalan pembebasan lahan itu banyak mekanismenya, mulai dari kesepakatan harga hingga aturan yang harus dipenuhi panitia pelaksana," katanya.

Kepala Bagian Pertanahan Pemkot Bekasi Sudarsono mengatakan, saat ini telah dialokasikan anggaran Rp55 miliar pada APBD 2014.

Sedangkan lahan yang akan dibebaskan sekitar 3,4 haktare, sehingga memerlukan biaya pembebasan tanah yang sangat besar yakni sekitar Rp200 miliar.

"Jika ingin membebaskan tanah yang diperkirakan Rp200 miliar, maka setidaknya dibutuhkan empat tahun anggaran untuk membebaskan tanah yang mampu dianggarkan Rp55 miliar tiap tahun," katanya.

(KR-AFR/Z002)