Yang pasti ini baru rancangan, tugas pemerintahan sekarang hanya menyiapkan rancangan dan substansi RAPBN 2015 ini masih sangat umum,"Jakarta (ANTARA News) - Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 membutuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru, karena bagaimanapun pemerintah baru yang akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya.
"Yang pasti ini baru rancangan, tugas pemerintahan sekarang hanya menyiapkan rancangan dan substansi RAPBN 2015 ini masih sangat umum," kata Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Enny mengatakan, perubahan tersebut bisa dilakukan saat pembahasan RAPBN menjadi APBN 2015 dilaksanakan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Enny, salah satu terobosan yang bisa dilakukan yaitu mengambil kebijakan di bidang energi, di mana pemerintah baru perlu berupaya menyediakan energi yang efisien di luar bahan bakar minyak (BBM) dan tidak mungkin mempertahankan subsidi BBM.
"Harus ada langkah konkret untuk mulai menyediakan energi, seperti gas, panas bumi maupun katakanlah nuklir. Namun, subsidi BBM harus dikurangi untuk memperlebar ruang fiskal," ujar Enny.
Dengan demikian, lanjut Enny, pemerintah baru memiliki ruang fiskal yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan mewujudkan janji-janji yang disampaikan saat masa kampanye.
Selain itu, tambah Enny, pemerintahan yang baru juga dapat membuka ruang fiskal melalui investasi langsung dengan mempermudah perizinan usaha dan menyediakan infrastruktur dasar, seperti jalan dan aliran listrik.
Ditambah kebijakan konsisten dari pemerintah, imbuh Enny, maka para investor domestik maupun asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi 2015 ditargetkan 5,6 persen, artinya mengalami peningkatan dari 2014. Ini sangat sulit, karena konsumsi masyarakat dinilai belum pulih akibat inflasi di 2013. Sehingga dibutuhkan terobosan di bidang investasi," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintahan yang baru membutuhkan pembiayaan yang besar dari pihak lain di luar pemerintah, namun tidak harus melalui utang, melainkan memprioritaskan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor.
Menurut Enny, yang terpenting adalah terjadi perubahan mindset untuk mengatur fiskal sebagai langkah awal untuk menjalankan amanah APBN dengan berbagai konsekuensi yang perlu diantisipasi.
"Ruang fiskal itu minimal lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, dibutuhkan Rp450 triliun dengan asumsi PDB Rp9.000 triliun. Minimal menuju ke arah situ, makanya membutuhkan struktur anggaran yang jelas," kata Enny.
(S038/R010)
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
