Agun usulkan 19 kementerian kepada pemerintahan mendatang

Indonesia adalah negara besar sehingga pemerintahannya harus dikelola secara efisien dan efektif melalui pembentukan kabinet yang ramping,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengusulkan kepada presiden mendatang membentuk kabinet yang efisien, yakni sebanyak 19 kementerian saja sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan akan efektif.

"Indonesia adalah negara besar sehingga pemerintahannya harus dikelola secara efisien dan efektif melalui pembentukan kabinet yang ramping," kata Agun Gunanjar Sudarsa pada peluncuran buku bertajuk "19 Kementerian Negara" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Agun Gunanjar, dalam perencanaan pembentukan kabinet harus dilakukan dengan kajian secara komprehensif sekaligus pemetaan persoalan dan solusinya sehingga dapat disusun kementerian negara
yang efektif.

Melalui buku "19 Kementerian Negara" ini, kata dia, dimaksudkan sebagai usulan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014
mendatang.

"Melalui kajian dan pemetaan persoalan, saya berharap presiden terpilih mendatang dapat memilih figur terbaik yang tepat untuk menduduki kursi menteri di kabinet," kata Agun.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengatur soal jumlah kementerian di kabinet maksimal 34 kementerian, sehingga presiden tidak bisa semaunya membentuk kementerian baru kecuali sesuai amanah dalam aturan perundangan.

Pembentukan kementerian baru atau perombakan kementerian, menurut dia, juga tergantung pada legitimasi presiden terpilih.

"Kalau legitimasinya kuat, maka presiden terpilih akan berani melakukan langkah-langkah konkret untuk kepentingan bangsa dan negara ini," kata Agun.

Agun menjelaskan, anggaran negara untuk 34 kementerian pada 2014 mencapai Rp700 triliun dari struktur APBN sekitar Rp1.600 triliun.

Menurut dia, anggaran itu bisa dihemat jika jumlah kementerian dapat rampingkan menjadi 19 kementerian saja.

"Jika presiden terpilih hanya membentuk 19 kementerian dan lebih fokus pada kepentingan rakyat, maka akan dapat banyak melakukan efisiensi anggaran," katanya.

Ia menambahkan, efisiensi anggaran berkolerasi dengan penambahan lapangan kerja sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

(R024/S023)