Anggota majelis syariah: PPP tidak boleh oposisi

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Forum Peduli PPP (FPP) menekankan bahwa PPP tidak boleh memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan karena memiliki manfaat yang kecil dalam konteks pembangunan bangsa.

"PPP tidak boleh oposisi. Manfaatnya kecil, jadi kami tinggalkan," kata anggota Majelis Syariah PPP Muhammad Rodja di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan PPP hanya menjadi oposisi saat era pemerintahan orde baru sedangkan saat ini tidak mungkin PPP menjadi oposisi.

"PPP bukan hanya partainya umat Islam melainkan partai segala kalangan masyarakat. Oleh karena itu apabila Muktamar tidak dilaksanakan sampai saat ini, maka akan memberatkan PPP dalam berjuang membangun kepercayaan rakyat," papar dia.

Rodja tidak menampik kemungkinan PPP pada akhirnya mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Menurut dia hal itu wajar saja.

Pada saat yang sama Rodja beserta anggota Majelis Syariah PPP yang lain mendesak dilakukannya Muktamar PPP secepatnya.

Berdasarkan keputusan Mukernas PPP, Muktamar seharusnya dilakukan satu bulan pasca-Pilpres 9 Juli 2014.