KPK periksa Ketua Komisi VIII soal korupsi haji

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, dan tiga anggota Komisi VIII lain sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012--2013 dengan tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Ida yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah tiba sekitar pukul 09.45 WIB di gedung KPK tidak berkomentar mengenai pemeriksaannya itu.

Sedangkan anggota DPR Komisi VIII dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, hanya berkomentar singkat.

"Saya diperiksa kasus haji buat Pak SDA (Suryadharma Ali)," kata Jazuli Juwaini di gedung KPK Jakarta, Senin.

Selain Jazuli dan Ida, KPK juga memeriksa Muhammad Baghowi dari fraksi Partai Demokrat dan Seemintarsin Muntoro dari fraksi Hanura.

"Saya tidak masuk (rombongan haji SDA), saya tidak masuk," tambah Jazuli singkat.

Selain anggota DPR, KPK juga memeriksa mantan Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu yang sudah hadir di gedung KPK.

Pada pekan lalu, KPK sudah memeriksa mantan anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dalam kasus yang sama.

Zulkarnaen mengaku bahwa Kementerian Agama menetapkan pemondokan dan katering haji di Arab Saudi tanpa persetujuan DPR.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu BPIH, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggara dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014.
(D017)