"Kami mengikuti hasil munas pada 2009 yang memutuskan akan menggelar munas selanjutnya pada 2015. Jadi ikuti saja aturan yang berlaku," kata Bendahara DPD Partai Golkar Jateng, Sasmito, di Semarang, Sabtu.
Kendati demikian, DPD Partai Golkar Jateng mengusulkan kepada pengurus DPP untuk menyelenggarakan munas pada awal 2015 agar pengurus partai di daerah dapat secepatnya melaksanakan musyawarah daerah.
"Surat usulan agar pelaksanaan munas bisa di awal tahun sudah kami layangkan ke DPP beberapa hari lalu," ujarnya.
Menurut dia, jika munas bisa diselenggarakan pada awal tahun maka DPD-DPD dapat segera menggelar musda.
Terkait dengan adanya sejumlah pihak yang meminta munas Partai Golkar diselenggarakan pada 2014, Sasmito menyerahkan hal itu kepada masing-masing daerah sesuai dengan haknya.
"Saya hanya mengharapkan semua kader Partai Golkar untuk tetap solid agar tidak terjadi perpecahan di tubuh partai, jika ada yang membelot maka akan dikenai sanksi tegas tanpa terkecuali," katanya.
DPD Partai Golkar Jateng termasuk dari 31 jajaran pengurus partai di tingkat provinsi yang menyatakan secara tertulis mendukung pelaksanaan munas pada 2015 sehingga DPP menilai tidak perlu ada perdebatan lagi.
Sebelumnya sejumlah kader Golkar lintas generasi mendorong munas diberlakukan pada Oktober 2014 sesuai AD/ART yang membatasi masa kepengurusan adalah lima tahun. Sedangkan munas di Pekanbaru digelar pada Oktober 2009.
Kader Golkar menganggap posisi Golkar di bawah kepemimpinan Ical sudah keluar dari jalurnya.
Mereka juga menilai kepemimpinan Ical di Golkar sangat otoriter, contohnya dengan memecat kader hanya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
