Kemkomdigi sebut hoaks Pilkada 2024 landai berkat pengawasan efektif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan bahwa hoaks di ruang digital mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 melandai dan terkendali berkat adanya pengawasan yang melibatkan banyak pihak sehingga menjadi efektif.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi yang menyebutkan banyak pihak yang dimaksud ialah mulai dari pemerintahan, platform digital, hingga masyarakat.

"Jauh menurun (isu hoaks Pilkada 2024). Jika dibandingkan dengan periode kampanye untuk Pilpres (November 2023-Februari 2024). Setelah ada deklarasi juga bersama platform, isu hoaks yang beredar di masyarakat jauh lebih kecil dan cenderung menurun hingga saat ini," kata Prabu saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: KPU RI sebut telah antisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024

Dalam data Kemkomdigi sejak Januari 2023 hingga 18 November 2024 tercatat ada sebanyak 379 temuan isu hoaks mengenai Pemilu.

Jumlah yang cukup tinggi ditemukan mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024 didapati total ada 200 isu hoaks berkembang selama lima bulan tersebut.

Selepas periode Pilpres 2024 selesai, isu hoaks mengenai Pemilu terpantau melandai, bahkan menjelang Pilkada 2024 jumlahnya menurun.

Baca juga: Komisi III DPR bentuk pokja kejahatan siber antisipasi hoaks Pilkada

Temuan sejak Agustus 2024 hingga 18 November 2024 untuk isu hoaks Pemilu termasuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 22 isu. Dengan rincian temuan 7 isu hoaks di Agustus 2024, 3 isu hoaks di September 2024, 8 isu hoaks di Oktober 2024, dan 4 isu hoaks hingga 18 November 2024.

"Sudah menjadi tugas kami bersama dengan Kementerian dan Lembaga lain yang berada dalam desk keamanan siber (untuk mengawasi). Setiap hari kami melakukan patroli siber. Namun yang membuatnya efektif sebenarnya partsipasi publik yang juga ikut mengawasi isu-isu hoaks bersama pemerintah," ujar Prabu.

Prabu menyebutkan platform digital juga memiliki komitmennya masing-masing dan turut memberikan perhatian khusus untuk isu-isu hoaks terkait Pilkada sehingga Pilkada 2024 dapat berjalan kondusif dan aman.

Baca juga: Bawaslu: Pendidikan politik penting untuk hindari hoaks pada pilkada

Selain pemantauan hoaks di ruang digital, Kemkomdigi menyiapkan beberapa mekanisme untuk menciptakan Pilkada Damai 2024 di Indonesia.

Pada Kamis (7/11), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima program untuk mendukung kampanye Pilkada Damai 2024.

"Kami menyiapkan lima program utama dalam Kampanye Pilkada Damai 2024, yaitu SMS blast dan ekosistem media digital, monitoring dan pengawasan spektrum frekuensi radio (SFR), dukungan logistik, pengamanan ruang digital, serta komunikasi publik," demikian disampaikan Meutya dalam keterangan resminya.