Solo (ANTARA) - Gegap gempita menjelang hari pencoblosan Pilkada 27 November 2024 makin terasa di kota Solo, Jawa Tengah.
Selain menyelenggarakan pemilihan dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Solo juga menjadi wilayah strategis bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendulang suara.
Hampir setiap pekan, berbagai acara kampanye paslon berlangsung di hadapan masyarakat Solo, memperlihatkan intensitas kontestasi politik di kota itu.
Kepulangan Joko Widodo (Jokowi) ke Solo setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden turut memengaruhi dinamika politik dalam Pilkada kali ini.
Puluhan calon kepala daerah terlihat datang ke kediamannya untuk alasan meminta restu, menunjukkan pengaruh Jokowi masih besar di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.
KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan menjadi tumpuan harapan agar pemilu berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surakarta, Setyo Puji Santoso, menekankan bahwa Pilkada bukan sekadar pesta demokrasi.
Ia mengingatkan masyarakat bahwa Pilkada adalah momen penting untuk memilih pemimpin terbaik melalui proses yang transparan dan bertanggung jawab.
“Kesadaran berpolitik harus lebih ditekankan,” ujarnya. Kesadaran ini mencakup partisipasi dalam memilih pasangan calon sekaligus mengawal proses Pilkada agar sesuai aturan.
Pemuda memegang peran kunci dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat. Mereka didorong untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek politik dan memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Setyo Puji Santoso juga menuturkan sosialisasi menyasar ke berbagai usia pemilih, termasuk juga anak muda yang dianggap mampu ikut menularkan soal pentingnya partisipasi masyarakat pada pilkada.
Masyarakat juga diharapkan tahu cara melaporkan pelanggaran jika terjadi hal yang tidak sesuai regulasi, tutur Setyo Puji Santoso. Termasuk ketika terjadi hal yang melanggar aturan, masyarakat diharapkan paham apa yang harus dilakukan dan kemana harus melaporkan.
Setyo Puji Santoso mengurai beberapa tindakan yang dianggap melanggar aturan dalam pilkada di antaranya politik uang, politik menggunakan isu SARA, dan kampanye di tempat ibadah.
Jika ada pelanggaran tersebut, ia meminta masyarakat yang mengetahuinya agar segera melaporkan ke Bawaslu. "Akan langsung kami proses," katanya.
Langkah pertama, akan dilakukan kajian awal terlebih dahulu untuk menentukan syarat formil dan materiil. Kajian awal ini juga untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kontestasi politik.
Sesudah itu, Bawaslu melakukan rapat pleno untuk selanjutnya meregistrasi pelanggaran yang terjadi. Jika ditemukan ada pelanggaran pidana, misalnya politik uang, artinya diserahkan ke Forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu.
Sedangkan jika konteksnya netralitas ASN maka setelah dilakukan pleno, Bawaslu akan meneruskan ke instansi terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Mewujudkan Pilkada damai
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen menjaga kondusivitas selama Pilkada berlangsung. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
Sebagai barometer politik nasional, Solo diharapkan menjadi contoh bagaimana proses demokrasi berjalan dengan lancar, damai dan sesuai aturan yang berlaku, jauh dari pelanggaran dan gangguan ketertiban.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah menyelenggarakan sosialisasi Pilkada damai yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di tingkat RT dan RW.
Deklarasi Pilkada Damai juga diadakan bersamaan dengan acara hari bebas kendaraan, melibatkan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Penjabat Sementara Wali Kota Surakarta, Dhoni Widianto, menegaskan bahwa menciptakan Pilkada damai bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggung jawab bersama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
“Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh berbagai isu atau dinamika politik,” ujarnya.
Jangan sampai pilkada yang seharusnya berjalan meriah justru menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat karena situasinya yang menegangkan.
Untuk memastikan sosialisasi lebih efektif, Dhoni Widianto menggandeng beberapa pihak terkait, di antaranya KPU, Bawaslu, dan FKUB. "Kami punya aparat tingkat kelurahan, kemudian KPU juga melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan," katanya.
Netralitas ASN
Selain memastikan pilkada berjalan damai tanpa konflik di kalangan masyarakat, Pemkot Surakarta juga berusaha memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada.
Surat edaran telah dikeluarkan untuk mengingatkan ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), agar menjaga netralitas mereka.
Pemkot juga memiliki satuan tugas khusus yang berfungsi mengawasi netralitas ASN. Satgas ini juga bertugas menyosialisasikan netralitas ASN hingga tingkat kelurahan. Upaya preventif lebih diutamakan, meskipun regulasi tentang sanksi bagi ASN yang tidak netral tetap berlaku.
Dhoni mengaku akan menindak tegas ASN jika terbukti tidak netral dalam pilkada kali ini. Harapannya dengan adanya pencegahan, tidak perlu ada ASN yang terkena sanksi hanya karena terbukti tidak netral pada pilkada.
"Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan yang masuk terkait ASN yang tidak netral," katanya. Netralitas ASN menjadi penting karena mereka adalah pilar pemerintahan yang harus tetap profesional, meski berada di tengah hiruk-pikuk kontestasi politik.
Ia meyakini ASN maupun masyarakat sudah memiliki kedewasaan dalam berpolitik, termasuk bagaimana menggunakan hak suara dengan tepat pada hari pencoblosan mendatang.
Komitmen mitra kerja
Menciptakan pilkada damai bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga masyarakat maupun mitra kerja terkait. Untuk menciptakan pilkada damai tentu membutuhkan kedewasaan berpolitik masyarakat.
Kedewasaan berpolitik yang terjadi di Solo terlihat dari minimnya konflik yang terjadi selama masa kampanye.
Selain itu, selama dua kali debat yang diikuti oleh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa-Bambang Nugroho dan Respati Ardi-Astrid Widayani, tak ada gesekan berarti yang terjadi pada pendukung dua pasangan calon.
Dukungan FKUB beberapa waktu lalu juga memperjelas komitmen seluruh pihak untuk menjaga pilkada damai di Kota Solo.
Ketua FKUB Kota Surakarta Muhammad Mashuri menegaskan pilkada harus dijalankan secara toleran. "Di dalam perbedaan yang ada harus tetap mengutamakan kerukunan dan persatuan," katanya.
Harapannya, tak perlu ada politik identitas polarisasi mengingat pilkada lebih resisten dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
FKUB berkomitmen menjadi penyeimbang dengan terus memberikan imbauan kepada umat untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan.
Pilkada damai perlu tercipta di Solo karena tidak dipungkiri, semenjak terpilihnya Jokowi sebagai presiden selama dua periode dan saat ini Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden, Solo menjadi episentrum politik di Indonesia. Solo menjadi magnet bagi sejumlah orang yang masuk ke kontestasi pilkada.
Meski demikian, sejauh ini sebagian besar masyarakat masih tetap memilih untuk menjadi mayoritas senyap untuk menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing.
Meski banyak warga Solo tak mau terbuka dengan pilihan politik mereka, bukan berarti mereka tidak punya pilihan. Masyarakat lebih ingin merahasiakan pilihan mereka hingga ke bilik suara.
Terbukti, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lalu partisipasi pemilih di Kota Solo mencapai 87,45 persen. KPU mencatat dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 439.009 orang, tingkat partisipasi pemilihan Presiden dan Wapres di angka 383.918 orang.
Artinya, masyarakat di Solo sudah memiliki kedewasaan tinggi dalam berpolitik. Mereka tidak ingin pesta lima tahunan ini berdampak pada gesekan berkepanjangan akibat beda pilihan.
Selain itu, Solo tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik lokal, tetapi juga panggung penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Dengan kedewasaan politik yang dimiliki masyarakatnya, Solo menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus diwarnai konflik, melainkan bisa menjadi momentum untuk mewujudkan stabilitas, harmoni, dan kemajuan bersama.
Baca juga: Kapolri: Masyarakat jangan terprovokasi dalam Pilkada Jateng
Baca juga: Dosen polituk UI: Pilkada Jakarta dan Jateng berlangsung ketat
Baca juga: Presiden Jokowi tercatat pemilih tetap di Solo pada Pilkada 2024
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
