Pramono kaji larangan gunakan plastik untuk kurangi sampah di Jakarta

Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat

Jakarta (ANTARA) - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengkaji larangan penggunaan plastik untuk mengurangi sampah di Jakarta jika nanti terpilih memimpin DKI Jakarta.

"Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat, kebaikan bagi Jakarta. Saya enggak segan-segan untuk berani menerapkan itu," kata Pramono usai menghadiri Diskusi Publik Gen-Z "Bersama Membangun Jakarta Bebas Sampah" di Creative Hall, Mbloc Market, Melawai, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Ini komitmen Jakarta Barat untuk kurangi sampah ke TPST Bantar Gebang

Pramono menilai dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.

Dia menyoroti ada beberapa preferensi terkait pelarangan penggunaan plastik salah satunya Bali. Pulau Dewata itu diketahui telah melarang penggunaan tiga bahan plastik yaitu kantong plastik, polysterina (stirofoam), dan sedotan plastik.

Berbeda dengan di Jakarta, pemisahan sampah yang belum terorganisasi dengan baik masih menjadi permasalahan.

Padahal, masing-masing jenis sampah memiliki pasarnya tersendiri dan yang paling besar adalah sampah elektronik.

"Nah kalau kemudian ini menjadi peluang orang yang memisahkan sampah makanan, sampah elektronik, sampah-sampah lainnya kan akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga," ujarnya.

Baca juga: Jakpus bentuk BPS RW untuk kurangi sampah 30 persen tahun ini

Menurut dia, pemerintah provinsi harus menolak jika hanya sendiri turun tangan dalam memilah sampah, lantaran pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator agar ada kepastian jaminan untuk mendapatkan penghasilan dari memisahkan sampah.

Pramono juga mengatakan akan mempelajari mengapa proyek pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik (Intermediate Treatment Facility/ITF) tidak berjalan. Pemerintah Provinsi Jakarta malah mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.

Baca juga: Ketiga cawagub Jakarta nilai retribusi sampah belum diperlukan

Terlebih, gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya telah mengajukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Itu yang menjadi dasar bagi Pramono, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, membantu Presiden Jokowi kala itu mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait PLTSa.

"Tetapi kan enggak jalan sampai hari ini dan saya pingin tahu. Saya sekarang belum tahu secara detail, makanya akan saya pelajari," ucapnya.