Pemuda nilai pilkada jadi momentum menjamin kebijakan memihak publik

Jakarta (ANTARA) - Pemuda yang tergabung dalam Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menilai ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi momentum dalam menentukan pemimpin dengan kebijakan yang memihak kepada kepentingan publik.

“Pemilih harus melihat kandidat dengan pertimbangan luas, bukan hanya janji politik, tetapi juga rekam jejak yang menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik,” kata Program Manager IYCTC Ni Made Shellasih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia menyoroti salah satu isu yang perlu diperhatikan oleh pemimpin daerah, yaitu terkait tingkat konsumsi rokok di kalangan anak muda.

Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4 persen di antaranya adalah perokok anak.

Begitupun dengan penggunaan rokok elektronik atau vape yang bertambah sepuluh kali lipat dalam satu dekade terakhir.

"Tingginya angka perokok sebenarnya sudah menunjukkan bahwa isu krusial seperti ini kerap terpinggirkan dalam isu-isu politik nasional. Padahal dampaknya merambah ke sektor-sektor vital negara, seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya," ujar dia.

Oleh karena itu, Shella menekankan bahwa pilkada menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga memastikan arah kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan pemilih muda mencakup lebih dari 56 persen dari total pemilih, ia menilai generasi milenial dan Gen Z memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa.

Shella bersama IYCTC dan organisasi pemuda lain menekankan pentingnya melihat seorang pemimpin dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Rekam jejak, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan visi jangka panjang kandidat harus menjadi pertimbangan utama.

Menurut dia, memilih pemimpin bukan hanya soal satu isu spesifik, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas antara lain kesehatan, stabilitas ekonomi, lingkungan, kesejahteraan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, hak asasi manusia, infrastruktur dan teknologi serta aspek lainnya.