Maka alangkah baiknya, jika mempunyai usulan, dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak
Jakarta (ANTARA) - Partai Nasional Demokrat (NasDem) DKI Jakarta menolak usulan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menggulirkan wacana kantin sekolah di Jakarta dikenakan retribusi untuk pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai usulan penarikan uang sewa kantin di sekolah ini cenderung menyusahkan para pedagang dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Baca juga: Wakil ketua Komisi C klarifikasi soal wacana retribusi kantin sekolah
“Maka alangkah baiknya, jika mempunyai usulan, dipikirkan dahulu merugikan masyarakat atau tidak. Retribusi kantin sekolah berisiko menimbulkan dampak negatif lebih besar dibandingkan manfaatnya," kata Wibi di Jakarta, Jumat.
Oleh sebab itu, Wibi yang juga Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai NasDem Jakarta itu menyarankan pemerintah untuk membuat kebijakan yang elok, demi kemaslahatan masyarakat Jakarta.
Baca juga: DKI masih kaji soal retribusi kantin sekolah
"Sebagai gantinya, dorong pemerintah untuk mencari solusi lain yang tidak membebani siswa, pengelola kantin, atau kualitas pendidikan" kata Wibi.
Wibi berpendapat kantin sekolah berfungsi sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, yang menyediakan kebutuhan pokok siswa dengan harga terjangkau. Sehingga, memberikan beban retribusi pada kantin bisa menggeser fungsi tersebut menjadi berorientasi bisnis.
Dampaknya gizi dan kesehatan siswa bisa ikut terancam. Sebab, untuk menutupi biaya tambahan, kantin mungkin memilih bahan yang lebih murah, yang dapat menurunkan kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan.
"Kebijakan ini dapat bertentangan dengan program nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah," kata Wibi.
Baca juga: DKI siapkan payung hukum untuk optimalkan retribusi kantin sekolah
Lebih lanjut, menurut dia, pengenaan retribusi akan menambah biaya operasional kantin, yang kemungkinan besar akan diteruskan ke siswa dalam bentuk kenaikan harga makanan. Hal ini akan memberatkan siswa, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah.
Ia pun berpandangan, kontribusi retribusi kantin terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mungkin relatif kecil dibanding sektor lain. Fokus pemerintah bisa diarahkan ke sumber pendapatan yang lebih signifikan tanpa mengorbankan siswa.
"Pemanfaatan aset sekolah bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya melalui sponsor atau program kerja sama yang tidak membebani kantin," kata Wibi.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
