Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

Sorong (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyebutkan bahwa pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) butuh perhatian khusus melalui koordinasi lintas stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang representatif di provinsi ke-38 itu.

Wamendagri dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonomi baru sehingga membutuhkan perencanaan yang matang guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan representatif.

"Proyek ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat perjalanan yang masih panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan," jelas Wamendagri saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga koordinasi dan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Proyek ini adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kita harus pastikan kualitas dan keberlanjutanya,” ujar Wamendagri.

Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu melakukan kunjungan ke pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi kawasan ini berada di Jl. Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong.

Wamendagri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah otonomi baru ini.

"Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern dan terintegrasi, sejalan dengan visi Papua Barat Daya yang lebih maju dan mandiri," kata Wamendagri.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melaporkan bahwa status tanah untuk pembangunan kawasan tersebut sudah 95% memiliki sertifikat.

"Total lahan yang disiapkan mencapai hampir 53 hektare, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan," beber Musa'ad.

Beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi itu meliputi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung DPRD, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Bank Indonesia (BI), dan Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

"Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mendukung pelayanan publik yang optimal," kata Musa'ad.

Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Provinsi Papua Barat Daya.

Ia optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

“Kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan ini, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bernhard.

Dia memastikan bahwa kawasan ini akan segera menjadi pusat pemerintahan yang memadai dan mendorong kemajuan di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.