Jakarta (ANTARA News) - Lukman Hakim Saifuddin yang baru dilantik pada 9 Juni 2014 menjadi menteri agama, atau hanya tidak sampai lima bulan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir, mempunyai tugas berat yakni pelaksanaan ibadah haji 2014.
Tidak banyak yang bisa dilakukan Lukman Hakim karena banyak proses persiapan sudah dilaksanakan sebelum dia menjadi menteri. Namun Lukman pada Pembekalan Petugas Media Center Haji 2014, di Depok, Jawa Barat, Kamis, mempunyai keinginan agar pelaksanaan haji berjalan dengan berkeadilan dan transparan.
Dalam masalah keadilan, Menag ingin agar kuota haji benar-benar digunakan oleh mereka yang berhak dan bukannya pihak yang ingin naik haji dengan jalur khusus. "Yang bisa gunakan kuota hanya jemaah dan petugas," katanya.
Hal ini tidak terlepas dari tingginya animo masyarakat sementara kuota terbatas sehingga banyak calon jemaah yang harus mengantri cukup lama, hingga belasan tahun.
Jika ada kuota yang belum terpakai, mungkin karena ada jemaah yang mengundurkan diri atau meninggal, maka harus diberikan kepada jemaah lainnya sesuai dengan nomor urut, tegas Menag. "Jangan sampai melanggar aturan hukum dan tidak adil," katanya.
Dalam transparansi, Menag mencontohkan kasus pemondokan haji. Ia mengatakan pada tahun ini tim pemondokan antara lain didampingi oleh pihak Itjen, BPK dan BPKP, saat melakukan negoisasi dengan pemilik pemondokan. Hal itu untuk menghilangkan rumor adanya mafia perumahan.
Kebijakan itu membuat terjadi penghematan dalam pengadaan pemondokan, di Makkah berhasil dihemat Rp100 miliar, di Madinah Rp41 miliar, sementara di Jeddah belum dihitung. Lukman Hakim mengatakan, dengan transparansi banyak efisiensi bisa dilakukan.
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
