Komisi VIII ingatkan pentingnya upaya mitigasi banjir

Komisi VIII DPR meminta BPBD dan juga BNPB lebih memperhatikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mengevaluasi penanganan bencana yang telah terjadi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah mengenai pentingnya melakukan mitigasi bencana.

Menurut Abidin, mitigasi bencana terutama bencana hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan angin kencang yang diprediksi BMKG terjadi pada Desember 2024 hingga awal 2025 bernilai penting untuk mencegah adanya korban jiwa.

"Penanggulangan bencana tidak seharusnya hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, terutama mencegah adanya korban jiwa,” ujar Abidin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Diketahui, sejumlah upaya mitigasi banjir yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir di antaranya, pembangunan infrastruktur drainase, memperlebar atau membersihkan sungai dari sedimen dan sampah agar sungai dapat menampung lebih banyak air tanpa meluap, serta reboisasi dan penghijauan.

Lalu, mitigasi banjir juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sampah untuk mencegah sumbatan di saluran drainase yang dapat memperparah banjir, serta mengurangi dampak sampah yang terbawa oleh air banjir.

Abidin mengatakan pula bahwa pemetaan wilayah rawan bencana serta strategi penanggulangan menjadi aspek penting yang harus menjadi perhatian.

“Komisi VIII DPR meminta BPBD dan juga BNPB lebih memperhatikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mengevaluasi penanganan bencana yang telah terjadi,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (19/11) telah mengimbau para pejabat daerah untuk bersiap menghadapi potensi bencana hidrometeorologis, seperti banjir dan tanah longsor, seiring makin dekatnya puncak musim hujan.

Menurut Abdul Muhari, juru bicara BNPB, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memulai pemeriksaan infrastruktur penanggulangan bencana sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan mereka guna memastikan bahwa daerah-daerah tersebut siap menangani potensi bencana secara efektif.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun memperkirakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan dengan intensitas antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun sepanjang 2025, yang dimulai pada November 2024.