Pejabat PBB kecam kekerasan seksual oleh anggota IS

PBB, New York (ANTARA News) - Dua pejabat senior PBB pada Rabu (13/8) mengutuk dengan sekeras-kerasnya aksi kejam kekerasan seksual dan perkosaan biadab yang dilakukan oleh anggota Negara Islam (IS) terhadap kelompok minoritas di daerah yang dikuasainya.

Di dalam satu pernyataan bersama dari Ibu Kota Irak, Baghdad, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zainab Hawa Bangura dan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak, Nickolay Mladenov mendesak dilakukannya perlindungan warga sipil segera, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di Markas PBB, New York.

"Mereka mengatakan mereka telah menerima keterangan yang mengerikan mengenai penculikan dan penahanan perempuan, anak perempuan dan anak lelaki masyarakat Yazidi, Kristen, Turkmen dan Shabak, dan laporan mengenai perkosaan brutal," kata Dujarric, sebagaimana dikutip Xinhua.

"Sebanyak 1.500 warga Yazidi dan Kristen mungkin telah dipaksa menjadi budak seks."

"Kami sangat prihatin atas laporan yang terus mengalir mengenai aksi kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dan anak lelaki dari masyarakat minoritas Irak," kata Bangura dan Mladenov.

Kedua pejabat tersebut mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, tindakan nyata mengincar perempuan dan anak-anak dan aksi kejam yang telah dilakukan IS terhadap masyarakat minoritas. Mereka memperingatkan aksi kekerasan seksual adalah pelanggaran besar hak asasi manusia yang dapat dipandang sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap umat manusia.

Puluhan ribu pengungsi Irak menyelamatkan diri ke pegunungan, barangkali dengan harapan mencapai Wilayah Kurdi di Irak Utara. Tapi mereka terjebak akibat kegiatan gerilyawan di antara gunung tersebut dan Daerah Kurdi, dan kekurangan makanan serta air.

Mladenov menyeru pemerintah regional dan masyarakat internasional pada umumnya agar mengupayakan pembebasan segera perempuan dan anak perempuan yang ditawan serta mendukung upaya Pemerintah Irak untuk melindungi warganya.

Ia berjanji kantornya akan secara seksama memantau situasi dan memastikan pertanggungjawaban serta menyarankan diberikannya dukungan bagi penyintas aksi brutal itu.

(Uu.C003)