Penyintas erupsi Lewotobi diberi kebebasan pilih skema untuk pindah

Sementara tercatat dari 776 keluarga ada sekitar 10 persen memilih opsi relokasi mandiri, sementara sisanya memilih relokasi terpusat

Jakarta (ANTARA) - Para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur Nusa Tenggara Timur diberikan kebebasan untuk memilih skema pindah tempat tinggal yang ditawarkan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dalam keterangannya di Jakarta Kamis, mengatakan bahwa ada dua skema relokasi yang ditawarkan pemerintah. Hal ini merupakan hasil dari rapat tingkat menteri yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Jakarta, Rabu (20/11).

Adapun skema pertama adalah relokasi terpusat; Pemerintah menyediakan lahan dan rumah yang sudah siap huni bagi para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang membutuhkan tempat tinggal baru.

Sementara skema kedua adalah relokasi mandiri; Pemerintah membangunkan rumah bagi warga di tanah mereka sendiri dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang juga disiapkan oleh pemerintah.

"Sementara tercatat dari 776 keluarga ada sekitar 10 persen memilih opsi relokasi mandiri, sementara sisanya memilih relokasi terpusat," katanya seraya menambahkan ratusan keluarga yang akan direlokasi tersebut merupakan warga Desa Dulipali, Nobo, Klatanlo, Boru, Hokeng Jaya, dan Desa Nawokote di Pulau Flores Timur.

Jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat ini juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah menerima sebanyak tiga lokasi potensial untuk dijadikan sebagai tempat tinggal baru bagi para penyintas erupsi gunung api itu dari Pemerintah Flores Timur.

Masing-masing berada di kawasan Desa Botongkarang-Noboleto, Kojarobet di Desa Hewa, dan Wukoh Lewoloroh di perbatasan Kabupaten Flores Timur dan Sikka yang semuanya berada di luar kawasan rawan bencana, sehingga dinilai aman dan bisa dimanfaatkan untuk berkebun atau aktivitas perekonomian lainnya.

"Khusus untuk kawasan Wukoh Lewoloroh masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan karena merupakan kawasan hutan lindung," katanya.