Jumlah warga Mukomuko Bengkulu yang masuk DTKS capai 84.710 orang

Jumlah warga yang masuk dalam DTKS tersebut terhitung per Oktober 2024, atau berkurang dibandingkan data bulan Januari 2024 sebanyak 86.356 orang

Mukomuko (ANTARA) - Pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa jumlah warga setempat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai 84.710 orang, dari sebanyak 203.525 orang penduduk di daerah itu.

"Jumlah warga yang masuk dalam DTKS tersebut terhitung per Oktober 2024, atau berkurang dibandingkan data bulan Januari 2024 sebanyak 86.356 orang," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Eli Susbenti saat dihubungi dari Mukomuko, Kamis.

Ia mengatakan hal itu di sela-sela kegiatannya mengikuti pertemuan dengan berbagai pihak terkait program bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bengkulu.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang penambahan untuk UHC, kuota masuk untuk penerima bantuan iuran, dan singkronisasi DTKS kerja sama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pencatatan Sipil.

Ia menjelaskan, terkait dengan jumlah warga yang masuk dalam DTKS tersebut dimasukkan oleh petugas aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) di tingkat desa.

Ia menjelaskan pula, jumlah warga yang masuk dalam DTKS tersebut berkurang karena ada di antaranya yang meninggal dunia, dan ada pula yang telah pindah dari daerah ini.

Kemudian, warga tersebut tidak masuk lagi dalam DTKS karena warga tersebut sudah tergolong ekonomi mampu berdasarkan data petugas aplikasi SIKS-NG di tingkat desa.

"Ada petugasnya di tingkat desa yang memperbarui data tersebut, sehingga setiap bulan ada saja warga yang tidak masuk lagi dalam DTKS," ujarnya.

Selanjutnya, DTKS tersebut yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan warga sebagai calon penerima bantuan iuran berobat gratis.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengalokasikan anggaran sebesar Rp11 miliar di APBD 2025 untuk membayar iuran JKN bagi warga miskin di daerahnya.

Alokasi anggaran untuk JKN bagi warga miskin di Mukomuko tahun 2025 itu meningkat dibandingkan tahun 2024 sekitar Rp4 miliar.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk iuran JKN sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah yang capaian Universal Health Coverage (UHC)-nya sudah mencapai 98,43 persen.