Pengamat: Pemerintah harus antisipasi paham khilafah saat pilkada

Khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

Hal tersebut suatu keharusan karena belakangan ini mulai beredar di media sosial narasi tentang negara yang berpegangan dengan prinsip khilafah.

"Khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata pria yang akrab disapa Hensa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Hensa, paham khilafah sangat berbahaya dalam suasana politik seperti lantaran dapat mencederai prinsip demokrasi dalam pilkada.

Ideologi ini, menurut dia, dapat membuat masyarakat menjadi radikal dan tidak mau terlibat dalam kontestasi pilkada.

Hensa mengemukakan bahwa intensitas penyebaran isu khilafah di tengah Pilkada 2024 tidak terlalu besar seperti yang terjadi sebelumnya.

Walau tidak besar, dia mengingatkan Pemerintah mewaspadai hal tersebut karena paham khilafah bisa dengan mudah "dimakan" oleh masyarakat dengan tingkat literasi rendah tentang Pancasila.

Tidak hanya itu, lanjut dia, paham radikal ini juga bisa memengaruhi lapisan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang agama.

Oleh karena itu, Hensa memandang perlu Pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah paham radikal, salah satunya melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya paham khilafah.

"Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah," kata Hensa.

Pelibatan tokoh agama, lanjut dia, merupakan langkah tepat dalam menangkal paham khilafah karena suara dan pendapat pemuka agama mudah diterima masyarakat.

Jika cara tersebut tidak berhasil, dia mengatakan bahwa Pemerintah harus mengambil langkah besar untuk menangkal paham khilafah dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Hensa mengutarakan bahwa masyarakat akan makin percaya dan memegang teguh Pancasila jika dasar-dasar negara itu memberikan dampak berupa kemakmuran dan kesejahteraan.

"Dengan demikian, mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila, termasuk khilafah," kata Hensa.

Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat diambil pemerintah demi mencegah merebaknya ideologi khilafah di tengah masyarakat.