Menjadikan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi

Daerah-daerah harus dijadikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri melalui hilirisasi."

Jakarta (ANTARA News) - Sejauh ini Pulau Jawa masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sehingga mengerdilkan potensi daerah-daerah lainnya.

Pemerintah belum mampu mengurai sentralitas kegiatan ekonomi terdistribusi ke daerah-daerah lain di luar Jawa yang secara geografis justru jauh lebih luas dan didukung sumber daya alam potensial.

Pergeseran peran wilayah atau daerah dalam pembentukan produk domestik bruto PDB nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnan). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dalam enam tahun terakhir kontribusi Pulau Jawa terhadap pembentukan PDB nasional tetap bertahan pada kisaran 58-59 persen.

Pada triwulan II-2014 dari PDB Indonesia sebesar Rp2.480 triliun, kegiatan ekonomi di Pulau Jawa menyumbang porsi terbesar, yakni 58,7 persen. Diikuti Sumatera menyumbang 23,74 persen, Kalimantan 8,31 persen, Sulawesi 4,84 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 1,91 persen.

Mengacu pada PDB tahunan, proporsi ini lebih kurang sama dengan kondisi pada 2009-2013, sumbangan Jawa terhadap PDB selalu dominan antara 57,59 persen hingga 58,6 persen, sementara peran Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB nasional berkisar antara 80 persen hingga 82 persen. Untuk mengatasi kesenjangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan langkah-langkah diversifikasi ekonomi sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

"Daerah-daerah harus dijadikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri melalui hilirisasi," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo seusai rapat koordinasi BI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Manado, Senin.

Menurutnya semua daerah di Indonesia harus mengembangkan hilirisasi industri agar mendapatkan nilai tambah yang besar. Kekayaan sumber daya alam dapat menjadi basis bagi pengembangan industri manufaktur berbasis SDA (hilirisasi). Hilirisasi membuka peluang bagi peningkatan ekspor melalui jaringan suplai global.

Prioritas dan strategi pembangunan berbasis SDA perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan "industri produk antara" berorientasi ekspor yang memiliki keunggulan komparatif secara global serta mendukung manufaktur domestik. Langkah ini penting karena daya saing ekspor manufaktur Indonesia cenderung terus menurun. Kondisi ini berkorelasi dengan penurunan pangsa sektor industri dalam pembentukan PDRB di seluruh Indonesia.

Namun untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis SDA diperlukan investasi yang tidak sedikit, karena untuk menarik investor pemerintah (pusat maupun daerah) perlu membangun lingkungan pendukung (enablers) yang berdaya saing tinggi.

Peningkatan daya saing lingkungan pendukung itu, antara lain dengan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk sistem logistik nasional (sislognas), perbaikan konektivitas, penyederhanaan perizinan investasi, penyediaan insentif untuk mendorong peningkatan investasi, dan terus memperkuat upaya pencegahan korupsi baik di pusat maupun daerah.

"Penguatan infrastruktur difokuskan pada penyediaan pelayanan infrastruktur dasar, seperti elektrifikasi, akses air minum, sanitasi, perumahan layak huni dan jalan," jelas Agus.

Potensi KTI

Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hingga saat ini masih jauh tertinggal, kontribusinya terhadap total PDB hanya 19 persen. Padahal kawasan ini sangat luas dan memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah yang bisa menjadi modal untuk bertumbuh.

"Dibutuhkan terobosan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan yang ada. Jadi banyak ruang untuk meningkatkannya, sebab potensi kawasan ini besar. Kuncinya adalah harus ada support yang kuat dari Pemda untuk mewujudkannya," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Manado, awal pekan ini.

Menurut Bambang, pengembangan KTI dibutuhkan agar seimbang dengan Indonesia bagian barat, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat. "Untuk mewujudkan hal tersebut, hambatan utama yang harus diatasi adalah konektivitas. Di timur ini yang kurang adalah konektivitas. Jadi pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan dan dipercepat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting dilakukan," jelasnya.

Untuk itu, anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur harus mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena alokasi APBD di daerah sebagian besar justru untuk belanja pegawai.

"Dari observasi kita, lebih dari 40 persen APBD untuk belanja pegawai, 20 persen belanja barang, 20 persen belanja modal dan belanja lainnya," ungkap Bambang. Bahkan di sejumlah daerah alokasi untuk belanja pegawai bisa lebih dari setengah APBD terutama di kabupaten dan kota, sementara belanja pegawai di tingkat provinsi rata-ratanya sekitar 20 persen.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan arah kebijakan percepatan pengembangan KTI untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dilakukan dengan cara mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Selain itu mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan raya dan energi.

Strategi selanjutnya, peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, "debottlenecking" peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, peningkatan iklim investasi dan usaha yang kondusif serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

"Investasi pemerintah dan swasta perlu secara bijak dioptimalkan bagi pembangunan klaster-klaster industri di KTI untuk memicu dampak penggandaan pada daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal. Serta, percepatan keterkaitan pertumbuhan, melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik," kata Armida. (A026/Z002)