Strategi Pemerintah Pusat
Berdasarkan data BPS, angka pengangguran terbesar di Indonesia berada pada kelompok tenaga kerja lulusan SMA/SMK dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi maupun pendidikan yang lebih rendah, seperti SD, dan SMP.
Hal itu menjadi perhatian Pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, siap kerja, dan sesuai kebutuhan pasar kerja, khususnya dunia industri, baik melalui pendidikan formal seperti vokasi maupun dengan beragam pelatihan.
Salah satu yang menjadi andalan program Pemerintah untuk mengatasi pengangguran sekaligus menyiapkan tenaga terampil siap kerja adalah Program Prakerja. Program yang diluncurkan pada tahun 2020 itu telah memberi manfaat kepada 19,98 juta orang dengan penyaluran insentif senilai Rp41,59 triliun hingga 30 September 2024.
Hal lain yang terus digenjot Pemerintah untuk menyerap tenaga kerja adalah pembangunan infrastruktur yang tidak hanya untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas antarwilayah, tapi juga memacu gerak ekonomi daerah agar lebih banyak orang bekerja.
Untuk itu Pemerintah juga menggelar Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang melibatkan masyarakat pada pembangunan skala kecil dengan pekerjaan sederhana, yang tidak memerlukan teknologi seperti pembangunan jalan lingkungan desa dan gorong-gorong, dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada 2023 Program PISEW menyasar 1.340 kecamatan di 218 kabupaten dengan anggaran Rp670 miliar. Program itu telah memberikan manfaat kepada 529.539 kepala keluarga (KK) atau setara 864.056 hari orang kerja. Tahun ini Program PISEW dianggarkan senilai Rp369 miliar yang menyasar 738 lokasi.
Meski sifatnya masih temporer dan belum memberi kesinambungan kerja pada pengangguran, program tersebut setidaknya memberi solusi untuk jangka pendek agar kesejahteraan keluarga mereka terjaga.
Pemerintah juga memperkuat kemampuan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional agar berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun ekspor, antara lain, melalui kemudahan akses pembiayaan untuk modal kerja dan berbagai pelatihan baik perbaikan produksi, manajemen, hingga pemasaran secara digital.
Yang tidak kalah penting dilakukan Pemerintah Pusat adalah menggenjot investasi dan promosi ke berbagai negara mitra, terutama untuk industri padat karya yang bisa banyak menyerap tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan target investasi Indonesia pada 2025 sebesar 120 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp1.900 triliun bila dikonversi ke rupiah, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya langsung "injak gas" dalam upaya meraih investasi baik domestik dan asing. Hal itu setidaknya terlihat dari dari kunjungan kerjanya ke luar negeri saat ini, dengan melobi banyak mitra untuk bekerja sama menumbuhkan ekonomi Indonesia.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah berharap mampu menekan laju angka pengangguran di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Apalagi kini gelombang besar digitalisasi mesti disikapi dengan cerdas agar teknologi digital tidak menggerus potensi tenaga kerja Indonesia yang banyak, namun justru menjadi peluang agar tenaga kerja muda Indonesia mampu mengglobal di dunia yang kini hampir tanpa sekat kini.
Berdasarkan data BPS pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91 persen.
Banyak harapan agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menurunkan angka pengangguran di bawah 4 persen. Sebuah tantangan besar yang menuntut kekompakan Kabinet Merah Putih.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
